TEMPO.CO, Surabaya - Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Kota Surabaya Dwi Oetomo berharap Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Golkar yang digelar di Hotel Shangri-La, 12-13 Juni 2015, menghasilkan rekomendasi yang jelas dan final tentang pemilihan kepala daerah. Alasannya, hampir semua kader Golkar khawatir didiskualifikasi dari momen pilkada itu.
“Hanya itu harapan kami sebagai kader,” kata Dwi kepada Tempo di kantornya, Jumat, 12 Juni 2015.
Menurut Dwi, beberapa kali pengurus di tingkat kabupaten dan kota di Jawa Timur mendiskusikan masalah itu. Hasilnya selalu sama, yakni menginginkan rekomendasi tentang pilkada segera turun dan kader bisa berkontribusi.
Dwi menambahkan, ada kader inkumben yang terancam tidak mendapatkan rekomendasi dari DPP karena masih terlibat konflik dualisme kepengurusan. “Padahal selama ini mereka telah mempersiapkan semuanya dalam pilkada serentak ini, kasihan mereka.”
Dua kader Golkar inkumben, yakni Bupati Malang Rendra Kresna dan Bupati Gresik Sambari Halim Radianto, cemas karena belum ada kejelasan harus menggunakan kendaraan partai apa untuk maju lagi dalam pilkada serentak pada 9 Desember nanti. “DPP harus melihat masalah kami, berilah kepastian,” ujar Dwi.
Dwi mengatakan banyak kader Golkar mengalami nasib yang sama. Untuk itu, ia mengajak semua pengurus maupun kader partai agar kembali pada kebersamaan yang telah dijalin selama ini.
