TEMPO.CO, Banda Aceh - Sebanyak 60 orang mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dari wilayah Linge Kabupaten Bener Meriah, hingga Senin, 8 Juni 2015, masih bertahan di Pendapa Gubernur Aceh, di Banda Aceh.

Mereka tetap menginginkan bisa bertemu Gubernur Aceh, Zaini Abdullah, guna menuntut keadilan dan kesejahteraan ekonomi bagi eks kombatan.

“Kami akan tetap menunggu sampai dapat berjumpa gubernur, kami telah datang jauh-jauh ke sini,” kata Joni Suryawan, juru bicara Komite Peralihan Aceh (KPA) Bener Meriah, yang menjadi koordinator eks kombatan.

Menurut Joni, mereka telah dijanjikan oleh pihak Humas Pemerintah Aceh untuk diagendakan pertemuan saat gubernur berada di Banda Aceh.

Mereka datang sejak Ahad kemarin dari Bener Meriah, yang terletak sekitar 260 kilometer dari banda Aceh. Eks kombatan kemudian menunggu Gubernur dari pagi sampai menjelang magrib di depan pagar pendapa.

Setelah bernegosiasi dengan pihak Humas Pemerintah Aceh, mereka membubarkan diri dari lokasi untuk beristirahat di beberapa lokasi di Banda Aceh. Saat itu, mereka tak berhasil berjumpa gubernur, karena sedang berada di Lhokseumawe dan Aceh Utara menemani kunjungan Menko Polhukkam, Tedjo Edhy Purdijatno.

Staf Humas Pemerintah Aceh, Saifullah A Gani, mengatakan mereka akan diagendakan bertemu gubernur setelah kembali dari Aceh Barat Daya.

Hari ini Gubernur Zaini Abdullah berada di Aceh Barat Daya guna melantik bupati dan wakil bupati di daerah itu. “Masalah mereka nantinya akan dibicarakan bersama Gubenur untuk mencari solusi yang tepat,” ujar Saifullah.

Seperti diberitakan sebelumnya, para eks kombatan wilayah Linge tersebut menuntut pemerintah Aceh segera wujudkan keadilan dan kesejahteraan ekonomi bagi eks kombatan, yatim piatu, para janda dan seluruh masyarakat Aceh yang menjadi korban saat konflik.

Mereka juga menuntut sertifikasi tanah pertanian yang telah dialokasikan bagi eks kombatan dan masyarakat korban konflik yang berada di Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah. Lahan pertanian yang dialokasikan untuk mereka pada 2007, hingga kini tak jelas statusnya.

Selain itu, mereka juga meminta agar dibantu paket pekerjaan dan bantuan dana untuk modal kerja.

ADI WARSIDI