M. Romahurmuziy dan Emron Pangkapi. ANTARA/Wahyu Putro A
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan versi Muktamar Surabaya, Romahurmuziy, menawarkan peluang islah dengan Ketua Umum PPP versi Muktamar Jakarta, Djan Faridz. Jika tawaran itu diterima, ia mengaku rela menempatkan Djan Faridz dan para pendukungnya dalam jajaran kepengurusannya.
"Saya mengajak saudaraku Djan Faridz dan kawan-kawan untuk bersedia islah," ujarnya lewat keterangan pers, Senin, 1 Juni 2015.
Romahurmuziy menjelaskan, tawaran itu ia sampaikan guna mengakomodasi tuntutan kader di daerah. Mereka meminta agar konflik kepengurusan yang terjadi saat ini segera diselesaikan lewat jalan damai.
Tujuan islah, agar partai berlambang Ka'bah itu tak ketinggalan kereta saat menghadapi ajang pemilihan kepala daerah 2015. "Meski mereka mendaftar melalui DPW-DPD yang sah, namun secara kebatinan lebih nyaman jika tak ada persoalan," katanya.
Pria yang akrab disapa dengan panggilan Romy itu menyatakan jika bersedia islah, Djan dan para pendukungnya tidak akan ditempatkan di kursi ketua umum dan sekretaris jenderal. Menurut Romy, kursi ketua umum tak mungkin ia berikan kepada Djan lantaran Anggaran Rumah Tangga PPP mengatur syarat ketua umum dengan jelas. "Dan syarat itu tidak bisa bapak penuhi," ujarnya.
Ketentuan yang dimaksud adalah keharusan seorang ketua umum berakhlak mulia, memiliki prestasi, dedikasi, dan loyalitas terhadap partai sebagaimana diatur dalam Pasal 5. Pemilihan Djan sebagai ketua umum juga menyalahi aturan lantaran anggaran rumah tangga partai mengharuskan seorang calon ketua umum memiliki pengalaman menjadi pengurus Dewan Pimpinan Pusat sekurang-kurangnya satu masa bakti.
Karena itu, Romy meminta Djan tak memaksakan diri untuk menduduki jabatan yang bukan menjadi haknya. Apalagi mayoritas pengurus daerah secara de facto telah menyatakan dukungannya terhadap kepengurusan Surabaya.
"Nyata-nyata Musyawarah Wilayah PPP dari kepengurusan yang sah telah berlangsung dan saya hadiri di 30 provinsi sepanjang Maret-Mei, menunjukkan legitimasi de facto dan de jure, kepada muktamar Surabaya," katanya.
