Agustin Teras Narang Raih Gelar Doktor Ilmu Hukum  

Reporter

Editor

Agung Sedayu

Sabtu, 30 Mei 2015 13:25 WIB

Agustin Teras Narang. TEMPO/ Santirta

TEMPO.CO, Tangerang - Gubernur Kalimantan Tengah Agustin Teras Narang berhasil mempertahankan disertasinya dalam sidang promosi doktor ilmu hukum di Universitas Pelita Harapan (UPH), Sabtu, 30 Mei 2015. "Saya menyatakan saudara Teras Narang menjadi doktor ilmu hukum, sehingga mendapat kehormatan sesuai gelar itu," ujar ketua promotor, Bintang Saragih, di kampus UPH, Tangerang.

Dalam disertasinya, Agustin membahas tentang titik berat otonomi daerah. Menurut dia, pengaturan yang ideal pada otonomi daerah adalah meletakkan titik berat otonomi pada provinsi. Selain itu, hierarki provinsi dengan kabupaten dan kota harus diatur secara jelas dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah. "Hal ini akan memudahkan konsolidasi antara pemerintah pusat dan daerah," kata kader PDI Perjuangan tersebut.

Lelaki kelahiran Banjarmasin pada 12 Oktober 1955 itu resmi menyandang titel doktor dengan predikat summa cum laude. Sidang berlangsung terbuka dengan sejumlah tim penguji, di antaranya Ketua Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat dan hakim konstitusi Maria Farida. Dalam sidang itu Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri turut hadir.

TIKA PRIMANDARI

Berita terkait

Disertasi Hubungan Intim Tanpa Nikah, Penguji Jelaskan Masalahnya

3 September 2019

Disertasi Hubungan Intim Tanpa Nikah, Penguji Jelaskan Masalahnya

Disertasi Abdul Aziz membahas hubungan intim tanpa nikah yakni mengkontekstualkan konsep Milk al-Yamin dalam kehidupan kontemporer.

Baca Selengkapnya

Disertasi Hubungan Intim Tanpa Nikah, Doktor UIN: Begini Akadnya

3 September 2019

Disertasi Hubungan Intim Tanpa Nikah, Doktor UIN: Begini Akadnya

Kesepakatan itu untuk mencegah penipuan karena tidak sedikit perempuan bersedia berhubungan intim karena tergiur oleh janji-janji,

Baca Selengkapnya

Zina dan Hubungan Intim Tanpa Nikah, Simak Penjelasan Doktor UIN

2 September 2019

Zina dan Hubungan Intim Tanpa Nikah, Simak Penjelasan Doktor UIN

Doktor UIN Yogya Abdul Aziz menjelaskan soal disertasi mengenai hubungan intim tanpa nikah.

Baca Selengkapnya

Disertasi Hubungan Intim Tanpa Nikah, UIN Beri Nilai Sangat Bagus

31 Agustus 2019

Disertasi Hubungan Intim Tanpa Nikah, UIN Beri Nilai Sangat Bagus

Aziz berharap hubungan intim di luar nikah bisa diterapkan di Indonesia. Tim penguji UIN Yogya berpendapat lain.

Baca Selengkapnya

Terkait Suap DPRD Kalteng, Wakil Gubernur Kalteng Siap Diperiksa

30 Oktober 2018

Terkait Suap DPRD Kalteng, Wakil Gubernur Kalteng Siap Diperiksa

KPK telah menetapkan tujuh orang sebagai tersangka dalam kasus suap anggota DPRD Kalteng.

Baca Selengkapnya

Pemindahan Ibu Kota, Pemerintah Mulai Petakan Lahan di Kalteng

13 Juli 2018

Pemindahan Ibu Kota, Pemerintah Mulai Petakan Lahan di Kalteng

Badan Informasi Geospasial akan melakukan pemetaan lahan di Provinsi Kalimantan Tengah untuk menindaklanjuti wacana pemindahan ibu kota negara.

Baca Selengkapnya

Gubernur Sabran: Ada Bupati di Kalteng Jual Izin Tambang

17 Februari 2018

Gubernur Sabran: Ada Bupati di Kalteng Jual Izin Tambang

Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran menyebut ada bupati di Kalteng yang menguasai izin tambang kemudian dijual ke pihak asing.

Baca Selengkapnya

Jika Ibu Kota Pindah ke Kalteng, Ini Permintaan Gubernur Sabran  

31 Juli 2017

Jika Ibu Kota Pindah ke Kalteng, Ini Permintaan Gubernur Sabran  

Jika ibu kota dipindah ke Palangka Raya, Gubernur Kalimantan Tengah meminta ada undang-undang mengatur masyarakat Dayak, termasuk pelestarian budayanya.

Baca Selengkapnya

Kata Antropolog Soal Penemuan Benteng Kuno di Kalimantan Tengah  

29 Juli 2017

Kata Antropolog Soal Penemuan Benteng Kuno di Kalimantan Tengah  

Kuta atau benteng ala suku Dayak itu berupa pagar kayu yang dijajar rapat dan terbuat dari batang kayu Ulin setinggi 7 meter.

Baca Selengkapnya

Pemindahan Ibu Kota, Palangkaraya Siapkan Lahan 300 Hektare

10 Juli 2017

Pemindahan Ibu Kota, Palangkaraya Siapkan Lahan 300 Hektare

Gubernur Kalimantan Tengah mengaku diminta Presiden Jokowi untuk menyiapkan lahan pemindahan ibu kota negara.

Baca Selengkapnya