Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas, Andrinof Chaniago (kiri) dan Menteri Luar Negeri Retno L.P. Marsudi (tengah) melihat miniatur pesawat dalam pameran Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular (KSST) sebagai bagian dari rangkaian acara Konferensi Asia Afrika (KAA) 2015 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, 19 April 2015. Tempo/Aditia Noviansyah
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Andrinof Chaniago mengatakan tak mudah memindahkan ibu kota dari Jakarta. Masalah lahan, kata dia, menjadi masalah utamanya. Menurut Andrinof, diperlukan kajian yang mendalam ihwal permasalahan ketersedian tanah. "Tak hanya luas," ujarnya melalui pernyataan resminya, Jumat, 29 Mei 2015.
Pemerintah membutuhkan kepastian dalam pembebasan tanah yang siap digarap agar pembangunan tak terhambat masalah sengketa lahan. Begitu juga dari sisi analisis mengenai dampak lingkungan, mesti dihitung secara persis tingkat risiko banjir dan ketersediaan air bersih. Dengan perhitungan yang mendalam, pemindahan dapat dilakukan ke mana saja, tak hanya ke Kalimantan.
Konsep pemindahan Ibu Kota Jakarta merupakan ide dari Presiden Sukarno. Seiring dengan berjalannya waktu, wacana tersebut pasang-surut disuarakan oleh setiap masa periode pemerintah berikutnya. Tak ketinggalan di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo.
"Prinsipnya, Bappenas sejalan dengan wacana ini," kata Andrinof. Menurut dia, gagasan Sukarno ini sangat visioner karena digagas lebih dari 50 tahun yang lalu.
