Enggan Laporkan Harta Kekayaan, Budi Waseso Dibela JK

Reporter

Jumat, 29 Mei 2015 18:05 WIB

Kabareskrim Komjen Pol Budi Waseso memberi hotmat seusai upacara kenaikan pangkat perwira tinggi di Mabes Polri, Jakarta, 5 Februari 2015. TEMPO/Dian Triyuli Handoko

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla membela Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian RI Komisaris Jenderal Budi Waseso yang tak ingin melaporkan harta kekayaan ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Menurut dia, Budi Waseso sudah melaporkan harta kekayaannya saat menjabat Kepala Kepolisian Daerah Gorontalo.

"Dia sudah pernah melaporkan, kalau saya tidak salah, pernah ke KPK waktu menjadi Kapolda Gorontalo," kata Kalla di kantornya, Jumat, 29 Mei 2015. Menurut Kalla, Budi Waseso memang tak seharusnya melaporkan harta kekayaannya lagi.

Kalla juga menilai harta kekayaan yang dimiliki Budi Waseso tidak begitu banyak dan tak perlu dicurigai. "Memang saya tahu beliau itu hartanya tidak banyak. Karena beliau sangat sederhana."(Baca:Ini Alasan Budi Waseso Tak Mau Lapor Harta Kekayaan ke KPK)

Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komisaris Jenderal Budi Waseso tak mau melaporkan harta kekayaannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Menurut dia, tak ada kewajiban baginya untuk melaporkan jumlah kekayaannya ke KPK.

Mantan anak buah Komisaris Jenderal Budi Gunawan ketika di Lembaga Pendidikan Kepolisian RI itu justru meminta KPK yang mendata sendiri harta kekayaannya. Budi Waseso berdalih, dengan cara seperti itu, laporan nilai harta kekayaannya akan lebih obyektif ketimbang ia sendiri yang mengisi formulir Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara.

REZA ADITYA

Berita terkait

KPK: Potensi Korupsi di Sektor Pengadaaan Barang Jasa dan Pelayanan Publik di Daerah Masih Tinggi

24 menit lalu

KPK: Potensi Korupsi di Sektor Pengadaaan Barang Jasa dan Pelayanan Publik di Daerah Masih Tinggi

Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK memprioritaskan lima program unggulan untuk mencegah korupsi di daerah.

Baca Selengkapnya

Penggeledahan di Sekretariat Jenderal DPR RI, KPK: Kumpulkan Alat Bukti

4 jam lalu

Penggeledahan di Sekretariat Jenderal DPR RI, KPK: Kumpulkan Alat Bukti

Sebelum penggeledahan ini, KPK mencegah Sekjen DPR RI Indra Iskandar dan enam orang lainnya bepergian ke luar negeri.

Baca Selengkapnya

Beredar SPDP Korupsi di Boyolali Jawa Tengah, Ini Klarifikasi KPK

5 jam lalu

Beredar SPDP Korupsi di Boyolali Jawa Tengah, Ini Klarifikasi KPK

Surat berlogo dan bersetempel KPK tentang penyidikan korupsi di Boyolali ini diketahui beredar sejumlah media online sejak awal 2024.

Baca Selengkapnya

KPK Bawa Koper Hitam dan Merah dalam Penggeledahan di Kantor Setjen DPR

5 jam lalu

KPK Bawa Koper Hitam dan Merah dalam Penggeledahan di Kantor Setjen DPR

Penyidik KPK yang tak mau menyebutkan namanya mengatakan penggeledahan di kompleks DPR hari ini dilaksanakan dua satgas

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Kantor Setjen DPR, Polisi Berjaga-jaga di Beranda

8 jam lalu

KPK Geledah Kantor Setjen DPR, Polisi Berjaga-jaga di Beranda

Terlihat belasan polisi bersenjata berjaga di beranda Kantor Setjen DPR yang sedang digeledah tim penyidik KPK.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Kantor Setjen DPR

9 jam lalu

KPK Geledah Kantor Setjen DPR

Sebelumnya, KPK sedang menyidik dugaan korupsi rumah dinas DPR.

Baca Selengkapnya

Alexander Marwata Bantah Konflik Nurul Ghufron dengan Albertina Ho Sebagai Upaya Pelemahan KPK

12 jam lalu

Alexander Marwata Bantah Konflik Nurul Ghufron dengan Albertina Ho Sebagai Upaya Pelemahan KPK

Alexander Marwata membantah konflik yang sedang terjadi antara Nurul Ghufron dan anggota Dewas KPK Albertina Ho tidak ada kaitan dengan pelemahan KPK.

Baca Selengkapnya

Nurul Ghufron Didesak Mundur, Alexander Marwata: Jangan Berasumsi atau Berandai Andai

16 jam lalu

Nurul Ghufron Didesak Mundur, Alexander Marwata: Jangan Berasumsi atau Berandai Andai

"Apa alasannya (Nurul Ghufron) mundur? Mari menghormati proses yang sekarang berjalan," kata Alexander Marwata.

Baca Selengkapnya

KPK Terima 214 CPNS Baru di 19 Unit Kerja

22 jam lalu

KPK Terima 214 CPNS Baru di 19 Unit Kerja

KPK berharap ke depannya, paraCPNS baru ini dapat menjaga nama baik lembaga dalam menjalankan tugasnya.

Baca Selengkapnya

KPK Sita Rp 48,5 Miliar dari Berbagai Rekening Orang Kepercayaan Mantan Bupati Labuhanbatu

1 hari lalu

KPK Sita Rp 48,5 Miliar dari Berbagai Rekening Orang Kepercayaan Mantan Bupati Labuhanbatu

KPK melakukan operasi tangkap tangan pada Januari 2024 lalu terhadap Erik Adtrada Ritonga yang saat itu menjabat Bupati Labuhanbatu

Baca Selengkapnya