TEMPO.CO, Bandung - Wali Kota Bandung Ridwan Kamil segera menelepon Deputi Reformasi Birokrasi Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Muhammad Yusuf Ateh di hadapan wartawan. Ia meminta wartawan langsung mewawancarai Ateh untuk menegaskan bahwa survei yang dilakukan Pusat Studi Politik dan Keamanan (PSPK) Universitas Padjadjaran tak valid.

“Kota Bandung mengalami banyak perubahan dari sisi reformasi birokrasi. Ibarat menyembuhkan orang sakit, Bandung sudah sembuh dari penyakitnya dan mulai bisa berjalan,” ujar Ateh, melalui telepon yang disodorkan Ridwan Kamil, saat ditemui wartawan di Padepokan Seni Mayang Sunda, Jalan Peta, Bandung, Rabu, 27 Mei 2015. Kementeriannya menyebutkan penilaian itu berdasarkan kajian selama beberapa bulan pada Bandung.

Ateh melanjutkan, sebelum dipimpin Ridwan Kamil, Kota Bandung memiliki nilai rapor merah dalam hal reformasi birokrasi. Namun sekarang, Bandung mendapatkan rapor hijau karena telah menggelar sejumlah inovasi dalam birokrasi.

Misalnya, Ateh menjelaskan, Pemerintah Kota Bandung transparan dalam proses rekrutmen pegawai negeri. Pemerintah Kota Bandung pun baru saja menyelesaikan perbaikan manajemen kerja pada organisasinya.

“Biasanya sebuah kota memerlukan waktu sepuluh tahun untuk melakukan ini. Ridwan Kamil memang punya kelebihan,” ujar dia. Saat ini Ateh mengaku tengah menunggu inovasi Ridwan Kamil dalam dokumentasi pertanggungjawaban kinerja.

Menurut hasil kajiannya, Pemerintah Kota Bandung sudah banyak melakukan perubahan pada kepala pemerintah tingkat tiga. “Saat saya lihat, sekarang itu para camat sudah bisa berpidato dengan baik dan lancar di depan umum. Itu dampak dari reformasi birokrasi yang baik,” ujar dia.

Sebelumnya, pengamat politik dari Universitas Padjadjaran, Muradi, menilai dua tahun masa kepemimpinan Wali Kota Bandung Ridwan Kamil tak maksimal. Ia menilai Ridwan tak mampu mengelola dan mengendalikan roda birokrasi di Pemerintah Kota Bandung.

PERSIANA GALIH