ICW Ancam Laporkan Romli ke Polisi  

Reporter

Editor

dewisuci

Selasa, 26 Mei 2015 14:32 WIB

Profesor Romli Atmasasmita saat memberi kesaksian pada sidang praperadilan status tersangka Komjen Budi Gunawan di PN Jakarta Selatan, Jakarta, 11 Februari 2015. TEMPO/Dian Triyuli Handoko

TEMPO.CO, Jakarta - Lembaga pegiat antikorupsi Indonesia Corruption Watch berang dengan tudingan ahli hukum dari Universitas Padjadjaran, Romli Atmasasmita, bahwa lembaga tersebut menerima sumbangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Anggota badan pekerja ICW, Donal Fariz, mengatakan pihaknya menuntut agar Romli melakukan tiga hal.

"Pertama, dalam kurun waktu 3 x 24 jam sejak surat ini dikirimkan, melakukan klarifikasi atas tudingannya," ujar Donal di kantornya, Jakarta Selatan, Selasa, 26 Mei 2015. Kedua, kata dia, klarifikasi harus dilakukan melalui setidaknya lima media cetak nasional dan akun Twitter @romliatma.

Ketiga, jika hal tersebut tidak diindahkan Romli, ICW akan melakukan upaya hukum. "Nanti kami laporkan ke pihak yang berwajib," kata Donal.

Tudingan Romli yang menyudutkan ICW disampaikan melalui akun Twitter-nya, @romliatma. Tudingan pertama, Romli mencuit, "Hasil audit BPK atas kinerja KPK hrs dibuka kepd publik sesuai UU KPK. Termasuk dana2 yang digunakan ICW dan Koalisi LSM anti korupsi." Cuitan tersebut disampaikan pada 19 Mei 2015.

Pernyataan kedua dan ketiga Romli yang menyudutkan ICW disampaikan pada 22 Mei 2015. Romli mempertanyakan tanggung jawab ICW karena menggunakan dana APBN. "Bgmna ICW tdk mau akui sbg ormas mrt UU Ormas tapi terima proyek dari KPK dana APBN mau? Di mana tanggung jawab kalian??" Tweet berikutnya: "Apakah audit BPK RI juga dilakukan terhadap ICW dan Koalisi LSM antikorupsi sebagai pengguna dana APBN KPK?"

Anggota badan pekerja ICW lainnya, Firdaus Ilyas, menyatakan tudingan Romli tersebut tak berdasar. Dia mempertanyakan apakah Romli mempunyai bukti sahih atas pernyataannya itu.

Menurut Firdaus, sumber pendanaan ICW sangat jelas dan setiap tahun laporannya dipublikasikan melalui website lembaganya. "Seharusnya Prof Romli bisa baca laporannya," tuturnya. Dia mengaku selama ini pendanaan ICW berasal dari tiga sumber. Yakni lembaga pendonor, dana publik, dan dari yang lain berupa sumbangan atau kelebihan gaji para anggota ICW.

Romli akhir-akhir ini memang tidak akur dengan ICW. Beberapa waktu lalu, dia melaporkan Koordinator ICW Adnan Topan Husodo dan anggotanya, Emerson Yuntho, ke Badan Reserse Kriminal Mabes Polri atas dugaan pencemaran nama baik.

LINDA TRIANITA

Berita terkait

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

10 jam lalu

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

KPK mengatakan, kuasa hukum Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor seharusnya berperan mendukung kelancaran proses hukum.

Baca Selengkapnya

KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

1 hari lalu

KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

KPK menyita kantor Partai NasDem di Labuhanbatu, Sumatera Utara, dalam perkara korupsi yang menjerat Bupati Erik Atrada Ritonga.

Baca Selengkapnya

Fakta-Fakta Sidang SYL: Duit Kementerian Dipakai Buat Sunatan, Bangun Kafe, hingga Cicil Alphard

1 hari lalu

Fakta-Fakta Sidang SYL: Duit Kementerian Dipakai Buat Sunatan, Bangun Kafe, hingga Cicil Alphard

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo alias SYL acapkali menggunakan uang Kementan untuk keperluan pribadi.

Baca Selengkapnya

Profil Hendry Lie, Bos Sriwijaya Air yang Ditetapkan Tersangka Kasus Timah

1 hari lalu

Profil Hendry Lie, Bos Sriwijaya Air yang Ditetapkan Tersangka Kasus Timah

PT Sriwijaya Air didirikan oleh Chandra Lie, Hendry Lie, Johannes Bunjamin, dan Andy Halim pada 28 April 2003.

Baca Selengkapnya

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Melawan KPK Akan Digelar Hari Ini

1 hari lalu

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Melawan KPK Akan Digelar Hari Ini

Gugatan praperadilan Bupati Sidoarjo itu akan dilaksanakan di ruang sidang 3 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pukul 09.00.

Baca Selengkapnya

Ekuador Gugat Meksiko di ICJ karena Beri Suaka Mantan Wakil Presiden

2 hari lalu

Ekuador Gugat Meksiko di ICJ karena Beri Suaka Mantan Wakil Presiden

Meksiko sebelumnya telah mengajukan banding ke ICJ untuk memberikan sanksi kepada Ekuador karena menyerbu kedutaan besarnya di Quito.

Baca Selengkapnya

KPK: Potensi Korupsi di Sektor Pengadaaan Barang Jasa dan Pelayanan Publik di Daerah Masih Tinggi

2 hari lalu

KPK: Potensi Korupsi di Sektor Pengadaaan Barang Jasa dan Pelayanan Publik di Daerah Masih Tinggi

Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK memprioritaskan lima program unggulan untuk mencegah korupsi di daerah.

Baca Selengkapnya

Beredar SPDP Korupsi di Boyolali Jawa Tengah, Ini Klarifikasi KPK

3 hari lalu

Beredar SPDP Korupsi di Boyolali Jawa Tengah, Ini Klarifikasi KPK

Surat berlogo dan bersetempel KPK tentang penyidikan korupsi di Boyolali ini diketahui beredar sejumlah media online sejak awal 2024.

Baca Selengkapnya

Pemkot Surabaya Raih Nilai 97 Persen Percepatan Pencegahan Korupsi

3 hari lalu

Pemkot Surabaya Raih Nilai 97 Persen Percepatan Pencegahan Korupsi

Nilai capaian MCP Pemkot Surabaya di atas nilai rata-rata Provinsi Jatim maupun nasional.

Baca Selengkapnya

Syahrul Yasin Limpo Kerap Minta Bayar Tagihan Kacamata hingga Parfum ke Biro Umum Kementan

4 hari lalu

Syahrul Yasin Limpo Kerap Minta Bayar Tagihan Kacamata hingga Parfum ke Biro Umum Kementan

Syahrul Yasin Limpo saat menjabat Menteri Pertanian kerap meminta pegawai Kementan untuk membayar berbagai tagihan, termasuk untuk kacamata.

Baca Selengkapnya