TEMPO.CO, Surabaya - Anggota Dewan Pertimbangan Presiden, Hasyim Muzadi, meminta masyarakat mendukung kerja panitia seleksi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. Sembilan orang anggota panitia seleksi yang terpilih itu diharapkan membawa angin segar bagi pemberantasan korupsi di Indonesia.
"Sesungguhnya di dunia ini tidak ada pejabat yang suka kepada KPK," kata mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama ini kepada wartawan seusai Seminar Kebangsaan di ITS Surabaya, Senin, 25 Mei 2015.
Hasyim tak mempersoalkan panitia seleksi yang semuanya perempuan. Ia justru mengingatkan bahwa pansel harus selektif karena beratnya hambatan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. "Enggak mungkinlah ada pejabat yang suka korupsinya diawasi. Apalagi Indonesia yang korupsinya sudah masya Allah luar biasa," ujarnya.
Selain menghadapi banyaknya kasus korupsi yang belum tertangani, pimpinan KPK kelak dihadapkan pada pengajuan praperadilan dari para tersangka korupsi. "Jadi tiga orang yang berantas korupsi, ya, belum tentu menang menghadapi ribuan koruptor."
Meski begitu, Hasyim mengatakan pimpinan KPK tak perlu gentar. "Semuanya tetap diupayakan. Saya, kan, juga pernah jadi pansel Mahkamah Konstitusi sama Buya Syafii. Kan, hasilnya bisa dilihat," dia menuturkan.
Jumat lalu, Presiden Joko Widodo mengumumkan sembilan nama anggota panitia seleksi KPK. Sembilan nama itu semuanya perempuan dari berbagai latar belakang. Dari ahli hukum, teknologi informasi, keuangan, psikologi, sosiologi, manajemen organisasi, hingga tata kelola pemerintahan.
ARTIKA RACHMI FARMITA
Berita terkait
Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan
2 jam lalu
KPK mengatakan, kuasa hukum Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor seharusnya berperan mendukung kelancaran proses hukum.
Baca SelengkapnyaNurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan
5 jam lalu
Nurul Ghufron menyebut peran pimpinan KPK lainnya dalam kasus dugaan pelanggaran kode etik yang menjerat dirinya.
Baca SelengkapnyaUsai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan
17 jam lalu
Wakil KPK Nurul Ghufron menilai dirinya menggugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta bukan bentuk perlawanan, melainkan pembelaan diri.
Baca SelengkapnyaIni Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur
17 jam lalu
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menjelaskan perihal laporan dugaan pelanggaran etik yang ditujukan kepadanya soal mutasi ASN di Kementan.
Baca SelengkapnyaTak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan
20 jam lalu
Nurul Ghufron mengatakan tak hadir dalam sidang etik Dewas KPK karena sengaja meminta penundaan sidang.
Baca SelengkapnyaKPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu
20 jam lalu
KPK menyita kantor Partai NasDem di Labuhanbatu, Sumatera Utara, dalam perkara korupsi yang menjerat Bupati Erik Atrada Ritonga.
Baca SelengkapnyaKPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR
21 jam lalu
KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.
Baca SelengkapnyaFakta-Fakta Sidang SYL: Duit Kementerian Dipakai Buat Sunatan, Bangun Kafe, hingga Cicil Alphard
23 jam lalu
Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo alias SYL acapkali menggunakan uang Kementan untuk keperluan pribadi.
Baca SelengkapnyaProfil Hendry Lie, Bos Sriwijaya Air yang Ditetapkan Tersangka Kasus Timah
1 hari lalu
PT Sriwijaya Air didirikan oleh Chandra Lie, Hendry Lie, Johannes Bunjamin, dan Andy Halim pada 28 April 2003.
Baca SelengkapnyaDewas KPK Tunda Sidang Etik Dua Pekan karena Nurul Ghufron Tak Hadir
1 hari lalu
Dewas KPK menunda sidang etik dengan terlapor Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron pada Kamis, 2 Mei 2024.
Baca Selengkapnya