TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi sedang memeriksa Direktur Utama PT Bank Central Asia Jahja Setiaatmadja. Jahja diduga diperiksa terkait dengan kasus dugaan korupsi yang diduga dilakukan bekas Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Hadi Poernomo.
Nama Jahja tak ada di daftar nama para saksi yang dipanggil hari ini. "Saksi atas nama Jahja sudah berada di lantai atas," kata seorang pegawai KPK, Jumat, 22 Mei 2015.
Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha mengaku tak tahu ada pemeriksaan Jahja. "Saya harus memeriksa dulu, apa betul ada pemeriksaan yang bersangkutan," kata Priharsa melalui pesan pendek, Jumat, 22 Mei 2015.
Sekretaris Perusahaan BCA Inge Setiawati belum menjawab permintaan konfirmasi Tempo. Panggilan telepon dan pesan pendek yang dikirimkan tak dibalasnya.
Kemarin, Jahja mendatangi Markas Besar Kepolisian RI untuk diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi payment gateway yang melibatkan mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Denny Indrayana.
Hadi Poernomo menyandang status tersangka karena diduga mengubah keputusan sehingga merugikan negara Rp 375 miliar. Perbuatan Hadi itu terkait dengan jabatannya sebagai Dirjen Pajak periode 2002-2004.
Hadi disangkakan dengan Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 kesatu KUHP. Pasal-pasal itu mengatur soal penyalahgunaan wewenang yang dilakukan bersama-sama.
Kasus ini bermula dari tindakan Hadi yang mengabulkan permohonan keberatan pajak BCA melalui nota dinas bernomor ND-192/PJ/2004/ pada 17 Juni 2004. Nota dinas yang dikeluarkan mendadak tersebut menganulir penolakan keberatan Direktorat Pajak Penghasilan yang saat itu dipimpin Sumihar Petrus Tambunan.
Menurut salinan nota dinas yang diperoleh Tempo, Hadi menyebutkan sejumlah alasan pengabulan permohonan keberatan pajak BCA atas adanya koreksi fiskal pemeriksa pajak senilai Rp 5,5 triliun.
Menurut Hadi, seperti disebut dalam dokumen itu, BCA dianggap masih memiliki aset dan kredit macet yang ditangani Badan Penyehatan Perbankan Nasional sehingga koreksi Rp 5,5 triliun dibatalkan.
Karena pembatalan tersebut, negara kehilangan pajak penghasilan dari koreksi penghasilan BCA senilai Rp 5,5 triliun. Menurut perhitungan KPK, negara merugi Rp 375 miliar.
MUHAMAD RIZKI
Berita terkait
Ekonom BCA Ungkap Peluang Penguatan Rupiah di Bawah Rp 16.000 per Dolar AS
1 jam lalu
Ketegangan di Timur Tengah yang perlahan mereda menjadi salah satu faktor peluang menguatnya rupiah.
Baca SelengkapnyaDeretan Mobil Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung, dari Rolls Royce sampai Ferrari
1 hari lalu
Berikut sederet mobil Harvey Moeis yang telah disita Kejaksaan Agung.
Baca SelengkapnyaLaporan Dugaan Korupsi Impor Emas oleh Eko Darmanto Masih Ditindaklanjuti Dumas KPK
1 hari lalu
Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri, mengatakan laporan yang disampaikan bekas Kepala Bea Cukai Yogyakarta, Eko Darmanto, masih ditindaklanjuti.
Baca SelengkapnyaMenteri Pertanian Ukraina Ditahan atas Dugaan Korupsi
2 hari lalu
Menteri Pertanian Ukraina Mykola Solsky ditahan setelah ditetapkan sebagai tersangka resmi dalam penyelidikan korupsi bernilai jutaan dolar
Baca SelengkapnyaKPK Sita Aset Milik Bekas Bupati Labuhanbatu Erik Atrada Ritonga
2 hari lalu
KPK menyita aset yang diduga milik bekas Bupati Labuhanbatu, Erik Atrada Ritonga, di Kota Medan
Baca SelengkapnyaMahathir Mohamad Diselidiki KPK Malaysia Atas Tuduhan Korupsi
2 hari lalu
KPK Malaysia menyelidiki Mahathir Mohamad dan anak-anaknya atas dugaan korupsi.
Baca SelengkapnyaBekas Bupati Muna Rusman Emba Divonis 3 Tahun Penjara Kasus Suap Dana PEN
2 hari lalu
Bekas Bupati Muna, La Ode Muhammad Rusman Emba, divonis tiga tahun penjara dalam kasus suap dana PEN (pemulihan ekonomi nasional)
Baca SelengkapnyaVietnam Penjarakan Konglomerat Lagi, Pengusaha Minuman Terjerat Penipuan Rp 648 M
2 hari lalu
Vietnam kembali melakukan tindakan keras dalam pemberantasan korupsi dengan memenjarakan konglomerat minuman ringan.
Baca SelengkapnyaPM Spanyol Ajukan Cuti Sementara Usai Istrinya Dituduh Korupsi
2 hari lalu
PM Spanyol Pedro Sanchez adalah pendukung utama Palestina. Ia memutuskan untuk cuti sementara usai istrinya dituduh korupsi.
Baca SelengkapnyaEks Relawan Jokowi Windu Aji Sutanto Divonis 8 Tahun dalam Perkara Tambang Nikel Ilegal Konawe Utara
2 hari lalu
Windu Aji Sutanto terbukti korupsi dalam kerja sama operasional (KSO) antara PT Antam dan PT Lawu Agung Mining 2021-2023 di pertambangan nikel
Baca Selengkapnya