TEMPO.CO, Surabaya – Pemerintah Provinsi Jawa Timur memastikan akan mengawasi ketat soal peredaran beras sintetis atau plastik di Bekasi, Jawa Barat. Bahkan Gubernur Jawa Timur Soekarwo memastikan akan menahan impor beras. “Kami sudah rapat, barang impor kami tahan. Jangan beras,” kata Soekarwo kepada wartawan di Gedung Negara Grahadi, Rabu, 20 Mei 2015.

Soekarwo menegaskan manipulasi beras plastik itu merupakan penipuan untuk meraup keuntungan, lalu harga menjadi murah. Beras plastik diduga beredar karena harga beras di masyarakat masih tinggi. “Kalau harga beras turun, yang palsu pasti nyingkrih (pergi). Beras palsu ada karena beras yang asli mahal,” Soekarwo menuturkan.

Pria yang akrab disapa Pakde Karwo itu menambahkan, Pemerintah Provinsi Jawa Timur akan terus menggalakkan subsidi ongkos angkut buat petani. Tujuannya agar memotong panjangnya rantai distribusi dari petani ke pedagang.

Soekarwo mencontohkan, harga gabah kering panen sebesar Rp 3.500, tapi harga beras pada level pedagang bisa mencapai Rp 9.000. “Nilai tambah diambil pedagang ini, jadi harus dipotong. Kami atur tata niaga, antara produsen dan pembeli harus pendek,” ujar Soekarwo.

Sampai hari ini, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Timur mengaku belum menemukan beras plastik itu beredar di wilayahnya. “Belum ada temuan,” ucap Kepala Disperindag Jatim Warno Hari Sasono.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur akan menjalin komunikasi dengan Kementerian Perdagangan dan Dinas Perdagangan Provinsi guna menindaklanjuti isu tersebut. “Beras plastik itu kan soal pengawasan. Kami ada tim yang selalu terjun ke lapangan,” tutur Warno.

Akhir-akhir ini warga Bekasi mengkhawatirkan peredaran beras yang diduga beras plastik. Seorang konsumen, Dewi Septiani, mengatakan beras yang diduga dari plastik itu tak dapat dimasak seperti beras pada umumnya. Ia menyebutkan hasil masakannya cenderung keras, tapi lengket seperti ketan. Ia mengaku membeli beras sebanyak 6 liter pada Minggu, 17 Mei 2015. Seliter beras harganya mencapai Rp 8.000.

ARTIKA RACHMI FARMITA