TEMPO.CO, Situbondo – Bupati Situbondo, Jawa Timur, Dadang Wigiarto mengatakan akan mengusulkan almarhum KH Raden As’ad Syamsul Arifin sebagai pahlawan nasional. Menurut Dadang, pendiri Pondok Pesantren Salafiyah Syafi’iyah Sukorejo, Situbondo itu layak dianugerahi gelar pahlawan karena terlibat secara langsung dalam perjuangan merebut kemerdekaan.
Dadang menjelaskan Pemerintah Kabupaten Situbondo telah membentuk tim untuk melengkapi seluruh data serta telah menggelar seminar nasional. Saat ini, tahapan pengusulan telah final dan tinggal diajukan ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan pemerintah pusat. “Kami berharap Pemerintah Provinsi Jatim mendukung rencana ini,” kata Dadang kepada Tempo, Senin, 18 Mei 2015.
Juru bicara Pesantren Salafiyah Syafi’iyah Sukorejo Syamsul Achmad Hasan mengatakan usulan As’ad Syamsul Arifin sebagai pahlawan nasional datang dari masyarakat, termasuk alumni santri pondok pada akhir 2014.
Mereka kemudian membentuk tim bernama Forum Masyarakat Pecinta Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. “Keinginan untuk mengusulkan Kiai As’ad sebagai pahlawan sebenarnya sejak 90-an, tapi baru terorganisir akhir 2014,” kata Syamsul.
Menurut Syamsul, Forum Masyarakat telah mengumpulkan berbagai dokumen yang menjadi rujukan perjalanan hidup Kiai As’ad. Forum juga telah melakukan seminar nasional yang dihadiri Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf.
Usulan itu juga didukung oleh sejumlah kepala daerah tetangga Situbondo, seperti Banyuwangi, Jember dan Bondowoso. “Kepala daerah tersebut mengirimkan surat dukungan kepada kami,” kata dia.
Ada beberapa alasan mengapa Kai As’ad dianggap layak menjadi pahlawan nasional. Menurut Syamsul, As’ad adalah komandan Laskar Sabilillah yang berperan aktif dalam perang kemerdekaan mengusir Belanda. Kai yang meninggal di usia 93 tahun itu juga dikenal sebagai pelopor asas tunggal Pancasila.
Kiai As’ad lahir pada 1897 di Mekah dan meninggal 4 Agustus 1990 di Situbondo. Di kalangan Nahdlatul Ulama, As’ad dianggap sebagai ulama besar dengan jabatan terakhirnya sebagai Dewan Penasehat Pengurus Besar NU. As’ad menjadi salah satu penggagas keputusan untuk mengembalikan NU ke khittah pada Muktamar NU ke-27 1984 di Pondok Pesantren Sukorejo.
