Jokowi Janjikan Rp 1,7 Triliun untuk Perumahan Prajurit TNI  

Reporter

Rabu, 13 Mei 2015 17:42 WIB

Presiden Jokowi (kedua kanan) didampingi Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko (kiri), berjabat tangan dengan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Ade Supandi (kedua kiri) dan Komandan Korps Marinir (Dankormar) Mayjen TNI (Mar) Ahmad Faridz Washington (kanan) dalam acara pemberian Warga Kehormatan Pasukan Khusus TNI di Cilangkap, Jakarta, 16 April 2015. ANTARA/M Agung Rajasa

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo menganggarkan dana sebesar Rp 1,7 triliun untuk pembangunan perumahan anggota TNI. "Nanti terserah dibangun di mana," kata Jokowi dalam acara peletakan batu pertama pembangunan Rumah Sakit Kodam Jaya Ridwan Maureksa di Jakarta, Rabu, 13 Mei 2015.

Menurut Jokowi, saat ini anggaran untuk TNI sudah mencapai Rp 98 triliun. Jika ruang fiskalnya mencukupi, bukan tak mungkin anggarannya bisa tembus Rp 210 triliun. Namun, untuk mencapai anggaran sebesar itu, kata Jokowi, dibutuhkan stabilitas keamanan.

Presiden berharap TNI tetap menjaga kondisi stabilitas keamanan negara. "Saat ini sudah bagus, tinggal konsentrasi mengurus hal-hal ekonomi," kata dia.

Jokowi menambahkan, kesejahteraan prajurit bisa dinaikkan lagi jika target pertumbuhan ekonomi tercapai. Ia mengakui perekonomian Indonesia sekarang cenderung lesu karena adanya tekanan global. Apabila keamanan terjaga, Jokowi optimistis pertumbuhan ekonomi sebesar 7 persen bakal tercapai.

Bulan lalu, Jokowi mengumumkan kenaikan tunjangan kinerja bagi para prajurit TNI dalam sebuah acara di Markas Besar TNI di Cilangkap, Jakarta Timur. Presiden Jokowi meminta prajurit TNI tetap berperan sebagai garda terdepan menjaga kedaulatan bangsa.

FAIZ NASHRILLAH

Berita terkait

Bantuan RLH untuk Keluarga Pra Sejahtera di Kaltim Lampaui Target

3 Oktober 2023

Bantuan RLH untuk Keluarga Pra Sejahtera di Kaltim Lampaui Target

Kalau dengan CSR bisa bangun 3.000 rumah layak huni, maka kemiskinan Kaltim akan turun tinggal 2 persen

Baca Selengkapnya

Anggaran DP Nol Rupiah di APBD DKI Melonjak Drastis Dipersoalkan

17 November 2017

Anggaran DP Nol Rupiah di APBD DKI Melonjak Drastis Dipersoalkan

Fraksi-fraksi di DPRD DKI menuntut penjelasan Gubernur Anies Baswedan mengapa anggaran DP rumah 0 Rupiah di APBD 2018 naik menjad Rp 800 Miliar.

Baca Selengkapnya

Gaji Rp 5 Juta Ingin Beli Rumah di Jakarta? Ini Saran Apersi

19 Oktober 2017

Gaji Rp 5 Juta Ingin Beli Rumah di Jakarta? Ini Saran Apersi

Sulit bagi mereka yang bergaji Rp 5 juta membeli rumah tapak di Jakarta, tapi bukan tidak mungkin. Ini saran Apersi

Baca Selengkapnya

Pemerintah Akan Tetapkan Rating Rumah Subsidi yang Berkualitas

30 September 2017

Pemerintah Akan Tetapkan Rating Rumah Subsidi yang Berkualitas

Pemerintah membahas rencana pemberlakuan rating kualitas perumahan subsidi yang dibangun dalam program Satu Juta Rumah.

Baca Selengkapnya

Djarot Minta Maaf Belum Bisa Sediakan Rumah Tapak DP Nol Persen

16 September 2017

Djarot Minta Maaf Belum Bisa Sediakan Rumah Tapak DP Nol Persen

Jumlah warga umum yang mendaftar mendapatkan rumah susun sewa sejak 2013 sekitar 12 ribu kepala keluarga.

Baca Selengkapnya

Baru 20 Daerah yang Siap Terbitkan Sertifikat Rumah Subsidi

4 September 2017

Baru 20 Daerah yang Siap Terbitkan Sertifikat Rumah Subsidi

Kementerian PUPR akan melakukan pendampingan bagi pemerintah daerah yang belum siap menerbitkan sertifikat rumah subsidi.

Baca Selengkapnya

Pemerintah Siapkan Kredit Mikro Perumahan bagi Pekerja Informal

26 Agustus 2017

Pemerintah Siapkan Kredit Mikro Perumahan bagi Pekerja Informal

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyediakan pembiayaan mikro perumahan untuk rumah swadaya bagi pekerja informal.

Baca Selengkapnya

DKI Siapkan Rusun Nagrak untuk Program DP Nol Rupiah

25 Agustus 2017

DKI Siapkan Rusun Nagrak untuk Program DP Nol Rupiah

Pemerintah DKI Jakarta menyiapkan Rusun Nagrak, Jakarta Utara untuk program DP Nol Rupiah Anies-Sandi.

Baca Selengkapnya

PUPR Temukan 40 Persen Rumah Murah Tak Dihuni  

22 Agustus 2017

PUPR Temukan 40 Persen Rumah Murah Tak Dihuni  

Banyak rumah bersubsidi tak laik huni karena tak ada air bersih dan listrik.

Baca Selengkapnya

Menteri Rini Minta Harga Rusun Tanjung Barat di Bawah Rp 200 Juta

16 Agustus 2017

Menteri Rini Minta Harga Rusun Tanjung Barat di Bawah Rp 200 Juta

Rini meminta Perumahan Nasional menekan harga per meter untuk kalangan MBR.

Baca Selengkapnya