SBY didampingi Any Yudhoyono dan Ketua Harian PD Syarief Hasan, beri keterangan pers usai rapat konsolidasi PD, di Jakarta, 30 September 2014. TEMPO/Imam Sukamto
TEMPO.CO, Surabaya - Seluruh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat yang ada di Indonesia tidak menghendaki adanya jabatan Ketua Harian dalam struktur Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat periode 2015-2020. Hal ini dikatakan saat pengurus DPD Demokrat mengadakan diskusi beberapa saat sebelum Kongres Demokrat di Surabaya dibuka.
"Secara prinsip DPD tidak sependapat soal ketua harian," kata Ketua DPD Demokrat Jawa Timur Soekarwo di Hotel Shangri-La Surabaya, Rabu, 13 Mei 2015.
Alasan dihilangkannya ketua harian, menurut Soekarwo, karena saat ini Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono tidak menjabat sebagai Presiden Indonesia. Dengan demikian SBY dapat secara penuh mengurus partai Demokrat.
"Kalau sekarang Pak SBY waktunya sudah untuk partai, beda dengan saat beliau menjadi Presiden," kata Soekarwo yang juga Gubernur Jawa Timur itu.
Selain itu, jabatan ketua harian dianggap perlu untuk dihilangkan karena juga untuk memotong birokrasi politik dalam kepengurusan Demokrat. Selama ini dengan adanya ketua harian birokrasi politiknya sangat panjang.
"Jadi perlu dipangkas birokrasinya agar lebih mudah, tapi bukan karena menghapus miss komunikasi antara ketua harian dengan ketua umum," kata Pakde Karwo, sapaan Soekarwo.
Pada kongres luar biasa di Bali setahun yang lalu, Ketua Umum Susilo Bambang Yudhoyono menunjuk Syarief Hasan sebagai ketua harian. Saat itu, SBY menunjuk Syarief untuk memudahkan SBY dalam menjalankan Demokrat, karena saat itu SBY masih menjabat sebagai Presiden Indonesia.
