TEMPO.CO , Jakarta: Publik memberikan rapor merah terhadap kinerja tim ekonomi Kabinet Kerja. Hal ini terlihat dari hasil survei evaluasi enam bulan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla yang digelar Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (Kedai KOPI).
Dalam survei itu, hanya 26,4 persen publik yang puas dengan Kementerian Bidang Perekonomian yang dipimpin Sofyan Djalil. Sementara 63,1 persen publik menjawab tidak puas, dan sisanya, 10,4 persen menjawab tidak tahu.
"Hal ini sejalan dengan poin survei awal bahwa 57 persen lebih publik merasa persoalan yang tengah dirasakan saat ini adalah harga pangan yang semakin mahal," kata juru bicara Kedai KOPI, Hendri Satrio, Minggu, 10 Mei 2015.
Sementara itu, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman mendapatkan cap positif dari publik. Sebanyak 50 persen publik merasa puas dengan kinerja menteri-menteri bidang maritim yang dipimpin Indroyono Soesilo.
Karena itu, menurut Hendri, 56 persen publik merasa Jokowi-JK perlu segera merombak Kabinet Kerja. Namun, 38,4 persen publik mengatakan reshuffle sebaiknya dilakukan setelah satu tahun masa bekerja.
"Alangkah baiknya reshuflle dilakukan usai Lebaran, ketika harga-harga mulai stabil kembali," kata pengamat kebijakan publik Agus Pambagyo. Namun memang harus tahun ini agar menteri di posisi baru lebih cepat beradaptasi.
Survei dilakukan terhadap 450 responden yang dipilih dengan metode sample acak bertingkat (multistage random sampling). Responden dipilih dari 45 kelurahan di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Tangerang Selatan, dan Bekasi. Proses survei dilakukan pada 24-30 April 2015 dengan wawancara tatap muka dan menggunakan kuesioner terstruktur.
INDRI MAULIDAR
Berita terkait
Kebijakan Satu Peta Perbaiki Tata Kelola Geospasial
22 Maret 2023
Satu Peta telah untuk perbaikan tata kelola penerbitan izin dan hak atas tanah.
Baca SelengkapnyaKUR Festival agar Pemuda Semangat Berwirausaha
22 Maret 2023
Pemerintah berupaya mendorong UMKM untuk mengakses pembiayaan KUR sehingga usahanya cepat naik kelas.
Baca SelengkapnyaIndonesia Dorong Kawasan ASEAN Jadi Pusat Pertumbuhan Ekonomi Dunia
16 Maret 2023
Kawasan ASEAN mempunyai modal cukup mumpuni untuk menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dunia dengan PDB mencapai US$ 3,36 triliun.
Baca SelengkapnyaPemerintah AS Dukung Kemitraan Indo Pacific Economic Framework
16 Maret 2023
Pemerintah Indonesia tetap memiliki harapan besar pada IPEF untuk menghasilkan hal-hal konkret.
Baca SelengkapnyaBPKP Bakal Audit Realisasi Penyaluran KUR
13 Januari 2023
BPKP mengaudit pelaksanaan kredit usaha rakyat (KUR). Penyaluran KUR terus meningkat dalam lima tahun terakhir.
Baca SelengkapnyaMenko Airlangga Dampingi Jokowi di KTT Peringatan 45 Tahun ASEAN-Uni Eropa
15 Desember 2022
Jokowi menegaskan kemitraan ASEAN dan Uni Eropa harus didasarkan pada prinsip kesetaraan, saling menghormati, dan saling menguntungkan.
Baca SelengkapnyaPeternak Demo di Depan Kantor Airlangga, Mengaku Berdarah-darah karena Harga Ayam Rendah
13 Desember 2022
Peternak mengaku sudah 12 tahun berdarah-darah karena harga ayam rendah. Mereka menyebut tak ada perlindungan dari pemerintah.
Baca SelengkapnyaSherpa G20 Diyakini Capai Kesepakatan, Kemenko Perekonomian: Sekarang Proses, Masih Berjuang
13 November 2022
Sinyal tidak tercapainya kesepakatan G20 sebelumnya disampaikan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.
Baca SelengkapnyaOptimistis Ekonomi 2022 5,2 Persen, Kemenko Perekonomian: Tiga Kuartal Tumbuh 5 Persen Lebih
29 Oktober 2022
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian optimistis target pertumbuhan ekonomi pada 2022 sebesar 5,2 persen dapat tercapai.
Baca SelengkapnyaPemerintah Dorong Pengembangan PSN di Berbagai Wilayah
28 Oktober 2022
PSN tersebar di seluruh Indonesia yang mencakup 14 multisektor dan 12 program.
Baca Selengkapnya