Dugaan korupsi kasus bermula saat SKK Migas melakukan proses penunjukan langsung penjualan minyak mentah atau kondesat bagian negara kepada PT TPPI. Dalam prosesnya PT TPPI mendapat keuntungan dari penunjukan langsung yang dilakukan SKK Migas. TEMPO/Imam Sukamto
TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Badan Reserse Kriminal Polri Brigadir Jenderal Victor Simanjuntak mengaku tak gentar meski telah mendapat ancaman. Dia mengklaim menerima sejumlah ancaman lantaran menyidik kasus penjualan kondensat yang diduga melibatkan PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) dan SKK Migas.
"Adrenalin saya tambah tinggi. Saya mau ungkap lagi yang gede-gede," kata dia di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis, 7 Mei 2015.
Menurut Viktor, ancaman tersebut biasa diterima di kalangan penyidik. Meski demikian, ia menegaskan tak akan ada intervensi dari siapa pun. Dia pun menolak menambah pengawalan untuk menghindari ancaman eksternal. "Itu ancam-ancam biasalah. Kalau ada pengawal, nanti dia senang karena kami takut," ujarnya.
Sebelumnya, polisi menggeledah kantor TPPI di gedung Mid Plaza, Sudirman, Jakarta Pusat, serta kantor SKK Migas di Wisma Mulia, Gatot Subroto, Jakarta Selatan, pada Selasa malam, 5 Mei 2015. Kepolisian mencari dokumen terkait dengan perjanjian penjualan antara TPPI dan SKK Migas yang berujung pada kerugian negara hampir Rp 2 triliun.
Viktor mengaku sempat diancam akan dipindahkan ke bagian lain. Artinya, ia tak boleh lagi menyidik kasus tersebut. Ia pun menolak menjawab ancaman tersebut berasal dari mana. "Ya adalah, tidak perlu saya sebut."
