Diperiksa Kasus UPS, Lulung: Belain Saya Sedikit, Dong!

Reporter

Selasa, 5 Mei 2015 16:06 WIB

Haji Lulung (tengah) bersama para pengacaranya saat tiba di Bareskrim Polri, Jakarta, 30 April 2015. Lulung diperiksa sebagai saksi korupsi pengadaan Uninterruptible Power Suplay (UPS). TEMPO/M Iqbal Ichsan

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Reserse Kriminal Polri memeriksa Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat DKI Jakarta Abraham Lunggana alias Lulung, Senin malam, 4 Mei 2015. Saat dimintai konfirmasi oleh wartawan yang menunggu pemeriksaannya selama sebelas jam, Lulung bersikap ketus.

"Kemarin saya bukan tiba-tiba marah. Emang saya psikopat? Ada sebabnya," kata Lulung saat ditemui di kantornya, Jakarta Pusat, Selasa, 5 Mei 2015.

Menurut Lulung, emosinya terpancing saat ada wartawan yang menanyakan kesiapannya ditahan. Lulung mengatakan wartawan tersebut seperti menyampaikan pertanyaan pesanan seseorang. "Saya kan diperiksa hanya sebagai saksi. Tolong camkan itu," kata Lulung.

Lulung heran dengan opini publik yang terbentuk bahwa dia akan menjadi tersangka kasus uninterruptible power supply (UPS). Padahal, kata Lulung, polisi saja masih menyelidiki kasus ini. "Belain saya sedikit, dong," kata Lulung.

Lulung juga mengatakan dia irit bicara karena sudah ada instruksi dari partai tempat dia bernaung, Partai Persatuan Pembangunan, yang menginginkan Lulung berbicara kepada pers seperlunya saja. Menurut Lulung, instruksi itu disampaikan demi reputasinya. Selain itu, kata dia, perasaan keluarganya harus dijaga.

Senin malam, 4 Mei 2015, Lulung diperiksa selama sebelas jam oleh polisi. Lulung menegaskan, dia mendukung upaya polisi mengungkap kasus UPS."Yang saya tahu saya jelaskan. Yang tidak saya tahu, tentu tidak saya jelaskan," kata Lulung.

Wartawan yang kecewa dengan sikap hemat bicara Lulung lantas melemparkan pertanyaan nyeleneh. "Siap ditahan, Pak?" tanya wartawan itu. "Bapak lo aja ditahan!" jawab Lulung ketus.

YOLANDA RYAN ARMINDYA| DEWI SUCI RAHAYU

Berita terkait

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

5 jam lalu

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

Berikut ini syarat penerimaan SIPSS, Taruna Akpol, Bintara, dan Tamtama Polri 2024 serta tata cara pendaftarannya yang perlu diketahui.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

18 jam lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

19 jam lalu

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

Investigasi Amnesty International dan Tempo menemukan produk spyware dan pengawasan Israel yang sangat invasif diimpor dan disebarkan di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

1 hari lalu

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

Kompolnas menilai masih ada sejumlah kejanggalan dalam kasus kematian Brigadir RAT.

Baca Selengkapnya

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

1 hari lalu

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

Komnas HAM Papua menyatakan permintaan TPNPB-OPM bukan sesuatu yang berlebihan.

Baca Selengkapnya

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

1 hari lalu

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

Korlantas Polri memastikan pelat nomor khusus kendaraan dinas berkode 'ZZ' harus tetap mematuhi aturan ganjil genap.

Baca Selengkapnya

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

1 hari lalu

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

Korlantas Polri mengungkap, terdapat banyak lembaga negara yang membuat pelat kendaraan dinas dan STNK khusus sendiri.

Baca Selengkapnya

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

1 hari lalu

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

Komnas HAM menggunakan 127 indikator untuk mengukur pemenuhan kewajiban negara dalam pelaksanaan HAM.

Baca Selengkapnya

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota

2 hari lalu

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota

Yusri juga berharap, TNI dan Polri memiliki frekuensi yang sama dalam mengatasi berbagai permasalahan itu.

Baca Selengkapnya

TPNPB Klaim Tembak Mati Empat Anggota TNI-Polri dan Bakar Sekolah di Enarotali

2 hari lalu

TPNPB Klaim Tembak Mati Empat Anggota TNI-Polri dan Bakar Sekolah di Enarotali

TPNPB-OPM menyatakan menembak empat anggota aparat gabungan TNI-Polri. Penembakan itu terjadi pada Rabu, 1 Mei 2024. Keempat orang itu ditembak saat mereka sedang berpatroli.

Baca Selengkapnya