TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fadli Zon meminta Presiden Joko Widodo melakukan survei internal terhadap kabinetnya sebelum melakukan pergantian menteri atau reshuffle kabinet. Fadli menyarankan, survei tersebut bisa dilakukan oleh tim khusus yang akan menilai kinerja per kementerian dan lembaga di Kabinet Kerja.

"Perlu info dari survei per kasus," kata Fadli di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa, 5 Mei 2015.

Presiden, menurut Fadli, perlu segera mengevaluasi kabinetnya karena banyak program pemerintah yang dinilai tak terealisasi dengan baik.

Hampir sama dengan hasil survei publik, Fadli menyoroti dua bidang kementerian yang perlu dievaluasi, yaitu ekonomi dan hukum. Fadli berpendapat, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly patut diganti karena menimbulkan kegaduhan hukum.

"Yasonna tak mampu menegakkan hukum dengan mengalahkan kepentingan politik," kata Fadli. Sedangkan di bidang ekonomi, Fadli enggan menyebutkan nama menteri yang berkinerja buruk. Fadli hanya mengatakan para menteri itu tak mampu mempertahankan stabilitas ekonomi. Walau tren global sedang memburuk, "Menteri di negara lain bisa mempertahankan stabilitas itu," ucap Fadli.

Sementara itu, Ketua DPR Setya Novanto mengatakan Presiden perlu melakukan reshuffle kabinet dalam waktu dekat. "Dia sudah bisa mengevaluasi dengan jeli karena pemerintah sudah berjalan enam bulan," kata Novanto.

Belakangan ini isu perombakan kabinet kembali bergulir. Pemicunya, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan pemerintah akan melakukan penggantian menteri, tapi tidak menjelaskan ihwal waktunya.

"Ya, tentu (reshuffle) dalam waktu ke depan inilah," kata JK sebelumnya di kantor Wakil Presiden. ‎Perombakan ini, menurut JK, penting dilakukan untuk meningkatkan kinerja kabinet.

PUTRI ADITYOWATI