TEMPO.CO , Kediri - Sejumlah pengurus Nahdlatul Ulama silang pendapat terkait wacana pemberian gelar pahlawan nasional kepada almarhum KH Abdurrahman Wahid. Sebagian kalangan menilai pemberian gelar itu akan berbuntut pada permintaan kompensasi dari pemerintah kepada NU.
Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kota Kediri Ahmad Subakir mengatakan pemberian gelar pahlawan nasional kepada Gus Dur tak selayaknya diminta. Pasalnya, hal itu dikhawatirkan akan merendahkan martabat NU sebagai organisasi besar di Indonesia. “Tidak usah minta-minta kepada pemerintah,” katanya kepada Tempo, Senin 4 Mei 2015.
Mantan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Kediri ini tak berharap pemberian yang diminta ini akan berbuntut pada permintaan kompensasi tertentu. Sebab, bisa saja pemerintah memberikan gelar pahlawan nasional kepada Gus Dur dengan motif NU bersedia diintervensi. Hal inilah yang membuat Bakir menolak sikap beberapa pengurus NU yang mendesak pemberian gelar Gus Dur kepada pemerintah.
Menurut Bakir, seluruh bangsa sudah mengakui kepahlawanan Gus Dur tanpa pengakuan formal dari pemerintah. Jika memang pemerintah berkehendak memberikan gelar pahlawan nasional, hal itu biarkan berjalan normatif tanpa desakan ataupun permintaan dari NU.
Sikap berbeda disampaikan Ketua Satuan Koordinator Cabang (Satkorcab) Banser NU Kabupaten Blitar Imam Rosyadi. Dia justru meminta pemerintah segera memperjelas status KH Abdurrahman Wahid sebagai Pahlawan Nasional. Banser menilai pemerintah sengaja menggantung status itu meski telah tuntas di tingkat usulan. “Pemerintah harus segera menetapkan Gus Dur sebagai Pahlawan Nasional secara resmi, “ katanya.
Ketokohan Presiden Republik Indonesia ke -4 ini, kata Imron, tidak diragukan lagi. Gus Dur bukan saja milik umat Islam, khususnya Nahdliyin, namun juga seluruh masyarakat tanpa memandang corak keyakinan. Karena itu sangat pantas jika negara memberikan gelar pahlawan nasional kepada tokoh pluraristik ini.
Pengusulan Gus Dur sebagai Pahlawan Nasional saat ini telah selesai di tingkat Tim Peneliti Pengkaji Gelar Pusat (TP2GP). Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa saat meresmikan patung Gus Dur masa kecil di Taman Amir Hamzah, Pengangsaan Jakarta Pusat mengatakan proses terus berlanjut ke dewan gelar yang dimulai pada Mei 2015.
Jika memang tim menyepakati pemberian gelar pahlawan nasional, maka penganugerahan akan diberikan menjelang peringatan Hari Pahlawan 10 November 2015.
