Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama didamping Pelaksana Tugas (Plt) Pimpinan KPK, Johan Budi, menjawab pertanyaan wartawan usai menyerahkan dokumen anggaran APBD DKI di Gedung KPK, Jakarta, 27 Februari 2015. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi sementara, Johan Budi Sapto Pribowo, mengatakan lembaganya siap menggandeng kepolisian dalam mengusut dugaan korupsi dana siluman dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja DKI Jakarta. Sebab, pada kasus dana siluman, terdapat pengadaan uninterruptible power supply alias UPS yang merupakan bagian dari anggaran Jakarta.
"Ke depan bisa saja ada kerja sama antara Polri dan KPK dalam konteks penanganan perkara ini," ujar Johan di kantornya, Rabu, 29 April 2015.
Kasus dana siluman bermula dari laporan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama ke KPK. Dalam laporan itu, menurut Johan, Ahok tidak hanya melaporkan dugaan korupsi pengadaan UPS, melainkan juga berkaitan dengan APBD DKI dari tahun 2012 hingga 2014. "Jadi tidak hanya soal UPS, tapi ada juga poin-poin lain," katanya.
Saat ini KPK masih belum membuka penyelidikan kasus dana siluman, sedangkan kepolisian sudah menetapkan dua tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan UPS. Polisi juga sudah menggeledah beberapa tempat, termasuk kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta.
Selasa kemarin, Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Komisaris Jenderal Budi Waseso menyambangi KPK. Namun Johan mengaku tak tahu pembicaraan pimpinan KPK dengan Budi karena ia dan koleganya, Adnan Pandu Praja, tak ikut dalam pertemuan tersebut.
