BG Jadi Wakapolri, Tjahjo: Tak Ada Salahnya

Reporter

Selasa, 21 April 2015 14:59 WIB

Massa yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi melakukan aksi unjuk rasa terkait putusan praperadilan atas status tersangka Budi Gunawan oleh pengadilan Negeri Jakarta selatan di depan stasiun Kota Malang, Jawa Timur, 16 Februari 2015. TEMPO/Aris Novia Hidayat

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan tak ada salahnya Komisaris Jenderal Budi Gunawan menjadi Wakil Kepala Kepolisian RI. Pemilihan Budi, menurut Tjahjo, tak bisa dianggap sebagai bentuk perlawanan terhadap Presiden Joko Widodo karena Budi pernah dibatalkan sebagai calon Kepala Polri.

"Tak ada salahnya. Menurut Kompolnas, apa yang diputuskan Wanjakti (Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tinggi) yang penting nama bintang tiga tersebut secara hukum clear and clean," ujar Tjahjo seusai bertemu dengan Kepala Badan Reserse Kriminal Mabes Polri Komisaris Jenderal Budi Waseso di kantornya, Selasa, 21 April 2015.

Menurut Tjahjo, Wakil Kapolri harus bisa membuat institusi kepolisian menjadi lebih solid. "Yang penting Kapolri-nya tenang, Polri-nya solid, dia bekerja dengan baik, bisa membantu tugas Kapolri, dan bisa melaksanakan fungsi tugasnya," ujar Wakil Ketua Kompolnas ini.

Tjahjo mengatakan salah satu poin diskusi dengan Budi Waseso adalah membahas soal Wakapolri. Namun ia enggan membeberkan hasilnya. "Bukan kewenangan saya," Tjahjo menuturkan.

Menurut Budi Waseso, Wanjakti telah menggelar pertemuan untuk membahas pengisi jabatan Wakapolri. Semua perwira tinggi diusulkan untuk mendampingi Kapolri terpilih, Jenderal Badrodin Haiti. "Keputusannya nanti disampaikan langsung oleh Kapolri. Kita tak ingin ada matahari kembar," kata Waseso.

TIKA PRIMANDARI

Berita terkait

Soal Alat Sadap IMSI Catcher di Indonesia, Ini Kata Bos Polus Tech

17 jam lalu

Soal Alat Sadap IMSI Catcher di Indonesia, Ini Kata Bos Polus Tech

Bos Polus Tech mengakui kesulitan untuk mengawasi penggunaan alat sadap oleh pembeli.

Baca Selengkapnya

TPNPB-OPM Tanggapi Rencana TNI-Polri Kerahkan Pasukan Tambahan di Intan Jaya

18 jam lalu

TPNPB-OPM Tanggapi Rencana TNI-Polri Kerahkan Pasukan Tambahan di Intan Jaya

Menurut Sebby Sambom, penambahan pasukan itu tak memengaruhi sikap TPNPB-OPM.

Baca Selengkapnya

Cara Kerja Teknologi Pengintai Asal Israel yang Masuk Indonesia: Palsukan Situs Berita

1 hari lalu

Cara Kerja Teknologi Pengintai Asal Israel yang Masuk Indonesia: Palsukan Situs Berita

Sejumlah perusahaan asal Israel diduga menjual teknologi pengintaian atau spyware ke Indonesia. Terungkap dalam investigasi gabungan Tempo dkk

Baca Selengkapnya

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

1 hari lalu

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

Berikut ini syarat penerimaan SIPSS, Taruna Akpol, Bintara, dan Tamtama Polri 2024 serta tata cara pendaftarannya yang perlu diketahui.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

2 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

2 hari lalu

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

Investigasi Amnesty International dan Tempo menemukan produk spyware dan pengawasan Israel yang sangat invasif diimpor dan disebarkan di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

2 hari lalu

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

Kompolnas menilai masih ada sejumlah kejanggalan dalam kasus kematian Brigadir RAT.

Baca Selengkapnya

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

3 hari lalu

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

Komnas HAM Papua menyatakan permintaan TPNPB-OPM bukan sesuatu yang berlebihan.

Baca Selengkapnya

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

3 hari lalu

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

Korlantas Polri memastikan pelat nomor khusus kendaraan dinas berkode 'ZZ' harus tetap mematuhi aturan ganjil genap.

Baca Selengkapnya

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

3 hari lalu

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

Korlantas Polri mengungkap, terdapat banyak lembaga negara yang membuat pelat kendaraan dinas dan STNK khusus sendiri.

Baca Selengkapnya