Calon Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri), Komjen Pol Badrodin Haiti (tengah) mengangkat tangan bersama pimpinan rapat Paripurna DPR RI Ke-25 Masa Persidangan III 2014-2015 di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Selatan, 16 April 2015. Rapat Paripurna DPR RI menyetujui Komjen Pol Badrodin Haiti sebagai Kepala Kepolisian RI setelah melalui proses uji kelayakan dan kepatutan. TEMPO/Dhemas Reviyanto
TEMPO.CO, Jakarta - Setelah ditetapkan sebagai Kepala Kepolisian terpilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat, Komisaris Jenderal Badrodin Haiti berkewajiban mengangkat Wakil Kapolri. Badrodin mengatakan penetapan Wakapolri harus berdasarkan pertimbangan sidang Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi (Wanjakti) Polri. Setiap calon wajib memenuhi kriteria khusus.
"Kriterianya harus bintang tiga, lalu kompetensi, track record, dan senioritas juga harus sesuai," kata Badrodin seusai rapat paripurna penetapan dirinya sebagai Kapolri di Kompleks Parlemen Senayan, Kamis, 16 April 2015.
Menurut dia, dalam waktu dekat, Wanjakti akan menggelar sidang pemilihan Wakapolri. Selanjutnya, calon Wakapolri yang disetujui Kepolisian akan diajukan kepada Presiden Joko Widodo. Lalu Presiden akan melantik Wakil Korps Bhayangkara seperti pelantikan Kapolri.
Proses pengangkatan Wakapolri berbeda dengan pengangkatan Kapolri. Calon Wakil Kapolri tak diajukan Presiden, tapi oleh Wanjakti. DPR pun tak berhak memilih apalagi menetapkan Wakapolri.
"Kapolri punya mekanisme mutasi dan promosi. Itu terserah dia," kata Wakil Ketua Komisi Hukum DPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional Mulfachri Harahap.
Sejak pertemuan DPR dengan Presiden pada 6 April 2015, muncul wacana dari DPR untuk mendorong Kepala Lembaga Pendidikan Kepolisian Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai Wakapolri. Sejumlah fraksi setuju Budi menjadi Wakapolri karena kompetensinya dan sebagai cara pengembalian nama baiknya. KPK pernah menetapkan Budi sebagai tersangka dugaan kasus suap dan gratifikasi, meskipun belakangan status itu dibatalkan hakim praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
"Kami harap Haiti memilih Budi agar tak ada yang terluka dalam kasus ini. Proses hukum Budi sudah selesai dan dia pantas jadi Wakil," kata Wakil Ketua Komisi Hukum dari Partai Gerindra, Desmond Junaidi Mahesa.
Kini, Badrodin tengah menunggu keputusan Presiden Jokowi terkait dengan pelantikannya sebagai Kapolri. DPR menyarankan agar Presiden melantik Badrodin besok atau sebelum pembukaan Konferensi Asia-Afrika.
