TEMPO.CO, Jakarta - Seluruh fraksi di Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat mengisyaratkan bakal meloloskan Komisaris Jenderal Badrodin Haiti sebagai Kepala Kepolisian RI. Fraksi-fraksi setuju untuk menggelar uji kelayakan dan kepatutan terhadap Badrodin hari ini, 16 April 2015.
"Semua sudah setuju dalam pertemuan prates. Tak ada masalah lagi," kata Arsul Sani, anggota Komisi Hukum dari Partai Persatuan Pembangunan, Rabu, 15 April 2015.
Ruhut Sitompul, anggota Komisi Hukum dari Demokrat, mengatakan calon Kapolri sebelumnya, Komisaris Jenderal Budi Gunawan, ikut berperan dalam memuluskan langkah Badrodin. "Dengan legowo-nya BG tak lagi mempermasalahkan ini di depan publik. Maka hal itu memperlancar Badrodin sebagai Kapolri," kata dia.
Adapun Trimedya Panjaitan, Wakil Ketua Komisi Hukum dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, mengatakan tak ada persoalan hukum yang membelit Badrodin. "Setelah mendengar pandangan KPK, PPATK, dan Kompolnas, tak ada lagi alasan untuk tidak menyetujui Badrodin sebagai Kapolri," tuturnya.
Meski demikian, sejumlah anggota fraksi masih mempermasalahkan pencalonan Budi Gunawan sebagai Kapolri yang belum dicabut. "Budi Gunawan sudah disahkan dalam rapat paripurna, jadi harus dicabut pula pengesahannya sebagai calon Kapolri melalui rapat paripurna," kata anggota Komisi Hukum dari Golkar, John Kennedy Azis.
Ketua Komisi Hukum Azis Syamsudin mengatakan komisi masih akan membahas mekanisme pengesahan Badrodin Haiti sebagai Kapolri dalam rapat paripurna mendatang. Namun, kata dia, hal itu bukan penghalang bagi Badrodin untuk menjadi Kapolri. "Kalau itu sudah clear, seluruh fraksi sepakat menjalankan fit and proper test ini. Tinggal mekanisme paripurna nanti saja," katanya.
INDRI MAULIDAR | PRIHANDOKO | SINGGIH SOARES
Berita terkait
3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara
2 menit lalu
Dalam waktu berdekatan tiga RUU DPR mendapat sorotan publik yaitu RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara. Apa sebabnya?
Baca SelengkapnyaRevisi UU Polri Muat Usulan Polisi Dapat Perlindungan Jaminan Sosial
4 jam lalu
DPR akan merevisi UU Polri. Salah satu perubahannya adalah polisi bisa mendapatkan perlindungan jaminan sosial.
Baca SelengkapnyaPansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons
7 jam lalu
Pembentukan Pansel Capim KPK menuai perhatian dari sejumlah kalangan. Pihak Istana dan DPR beri respons ini.
Baca SelengkapnyaDua Pasal di Revisi UU MK Ini Disorot Ketua MKMK: Ancam Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman
7 jam lalu
Ketua MKMK menyebut dua pasal di revisi UU MK ini mengancam kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Pasal mana saja itu?
Baca SelengkapnyaHujan Kritik Revisi UU Keimigrasian
11 jam lalu
Revisi UU Keimigrasian yang diusulkan DPR dikhawatirkan menjadi celah pihak yang berperkara untuk melarikan diri.
Baca SelengkapnyaRUU MK Dibahas Diam-diam: Berikut Tanggapan Pedas Ketua MKMK, Mantan Ketua MK, hingga Mahfud MD
1 hari lalu
Pengesahan RUU MK di tahap I menimbulkan polemik. Sebab, selain dianggap dibahas diam-diam, bisa melemahkan independensi MK. Apa kata Ketua MKMK?
Baca SelengkapnyaDPR Bahas Perpanjangan Batas Usia Pensiun Anggota Polri, Berikut Kajiannya
1 hari lalu
Naskah akademik itu menilai batas usia pensiun 58 tahun berbanding terbalik dengan meningkatnya keahlian anggota Polri seiring penambahan usia.
Baca SelengkapnyaKenaikan UKT Dinilai Tak Wajar, Komisi X DPR Dorong Pemerintah Revisi Permendikbud SBOPT
1 hari lalu
DPR akan meminta pemerintah merevisi Permendikbud yang jadi dasar penghitungan UKT.
Baca SelengkapnyaRespons DPR soal Proses Pansel KPK: Tak Ikut Campur, Biarkan Ranah Eksekutif
1 hari lalu
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan DPR tidak mau ikut campur soal pemilihan anggota Pansel KPK karena itu ranah eksekutif.
Baca SelengkapnyaSoal Gaya Hidup Pejabat KPU yang Disindir DPR, Feri Amsari: Kita Jadi Mengerti Kenapa Kecurangan Pemilu Dibiarkan
1 hari lalu
Pakar hukum tata negara Feri Amsari merespons gaya hidup pejabat KPU yang sempat disindir DPR, yakni menyewa private jet hingga bermain wanita.
Baca Selengkapnya