Jadi Calon Kapolri, DPR Kunjungi Rumah Keluarga Badrodin  

Reporter

Editor

Mustafa moses

Rabu, 15 April 2015 11:29 WIB

Ketua umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, Kepala Badan Intelijen Negara, Marciano Norman (kanan) dan Kapolri Komjen Badrodin Haiti (kiri), dalam acara International Conference on Terorism and ISIS, di Jakarta, 23 Maret 2015. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Kepala Kepolisian RI Komisaris Jenderal Badrodin Haiti memastikan kedatangan anggota Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat ke kediamannya hari ini, Rabu, 15 April 2015. Kedatangan ini dalam rangka pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan terhadap Badrodin sebagai calon Kepala Polri.

"Mereka akan mendalami bagaimana situasi keluarga saya," kata Badrodin di halaman Monumen Nasional, Jakarta, Rabu, 15 April 2015. Menurut dia, anggota Dewan akan datang sekitar pukul 14.00.

Keesokan harinya, Badrodin akan menjalani uji kelayakan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. "Undangannya sudah saya terima," ujar Badrodin. Ia mengatakan sudah mempersiapkan diri untuk mengikuti uji kelayakan itu.

"Visi-misi dan program prioritas kami siapkan untuk bisa kami laksanakan pada tahun 2015 dan 2016," ucap Badrodin, tanpa merinci program yang akan ia paparkan. "Nanti akan didalami anggota DPR melalui tanya-jawab."

Ihwal kemungkinan Dewan mempersoalkan dugaan kepemilikan rekening gendut, Badrodin enggan berkomentar. Menurut dia, dugaan kepemilikan rekening gendut sudah diklarifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. "Di KPK dan PPATK kan sudah jelas."

Badrodin dicalonkan menjadi Kepala Polri setelah penetapan tersangka terhadap calon Kepala Polri sebelumnya, Komisaris Jenderal Budi Gunawan, oleh KPK. Meski lolos uji kelayakan di Dewan, Budi tak kunjung dilantik Presiden Joko Widodo. Jokowi kemudian batal melantik Budi dan mencalonkan Badrodin, yang namanya juga disebut sebagai pemilik rekening gendut.

PRIHANDOKO

Berita terkait

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

1 jam lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

2 jam lalu

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

Investigasi Amnesty International dan Tempo menemukan produk spyware dan pengawasan Israel yang sangat invasif diimpor dan disebarkan di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

8 jam lalu

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

Kompolnas menilai masih ada sejumlah kejanggalan dalam kasus kematian Brigadir RAT.

Baca Selengkapnya

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

23 jam lalu

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

Komnas HAM Papua menyatakan permintaan TPNPB-OPM bukan sesuatu yang berlebihan.

Baca Selengkapnya

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

1 hari lalu

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

Korlantas Polri memastikan pelat nomor khusus kendaraan dinas berkode 'ZZ' harus tetap mematuhi aturan ganjil genap.

Baca Selengkapnya

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

1 hari lalu

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

Korlantas Polri mengungkap, terdapat banyak lembaga negara yang membuat pelat kendaraan dinas dan STNK khusus sendiri.

Baca Selengkapnya

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

1 hari lalu

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

Komnas HAM menggunakan 127 indikator untuk mengukur pemenuhan kewajiban negara dalam pelaksanaan HAM.

Baca Selengkapnya

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota

1 hari lalu

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota

Yusri juga berharap, TNI dan Polri memiliki frekuensi yang sama dalam mengatasi berbagai permasalahan itu.

Baca Selengkapnya

TPNPB Klaim Tembak Mati Empat Anggota TNI-Polri dan Bakar Sekolah di Enarotali

1 hari lalu

TPNPB Klaim Tembak Mati Empat Anggota TNI-Polri dan Bakar Sekolah di Enarotali

TPNPB-OPM menyatakan menembak empat anggota aparat gabungan TNI-Polri. Penembakan itu terjadi pada Rabu, 1 Mei 2024. Keempat orang itu ditembak saat mereka sedang berpatroli.

Baca Selengkapnya

37 Penyandang Disabilitas Ikut Rekrutmen Bintara Polri Tahun Ini

1 hari lalu

37 Penyandang Disabilitas Ikut Rekrutmen Bintara Polri Tahun Ini

Jumlah penyandang disabilitas yang mendaftar rekrutmen Bintara Polri meningkat

Baca Selengkapnya