Interpelasi DPR Bergulir Menuju Sidang Paripurna

Reporter

Editor

Jumat, 26 Agustus 2005 04:24 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Beberapa anggota DPR yang mengajukan interpelasi terhadap kesepakatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM)-Indonesia akan memperjuangkan di paripurna DPR Selasa (30/8) depan. Sebelumnya pada Senin (29/8) mendatang surat interpelasi yang telah ditandatangani oleh minimal 17 orang anggota fraksi DPR itu akan diserahkan kepada pimpinan DPR, untuk dibacakan pada saat sidang paripurna keesokan harinya. Setelah itu surat interpelasi ini akan dibawa ke Bamus untuk diambil tindakan. "Secara yuridis interpelasi memiliki kekuatan hukum dan pengaruh kuat," ujar Djoko Edhi dari FPAN salah seorang anggota DPR yang juga ikut dalam menandatangani interpelasi tersebut. Menurut Djoko Edhi saat ini sejumlah anggota fraksi yang mendaftar untuk mengajukan interpelasi tersebut sudah melebihi quorum minimal 17 anggota yang ditetapkan sesuai undang-undang.Menurut Choirul Sholeh dari FKB, yang akan diajukan dalam interpelasi itu beberapa butir misalnya mengenai penetapan suku bunga yang berbeda dari Bank Indonesia. "Ini lebih federal dari negara federal sekalipun, interpelasi ini akan kami lihat perhatian pemerintah,"ujar anggota DPR dari Komisi VI.Dalam waktu dekat juga DPR akan mengundang anggota GAM untuk menyamakan persepsi soal MOU tersebut. "Selama ini kita hanya dengan persepsi dari pemerintah belum dari GAM,"kata Djoko.Selain nama di atas terdapat deretan nama lain dari FPDIP seperti Ganjar Pramono, Dedi Sutomo, Hasto Krisnanto dan Sapto Anggoro. "Mereka semua sudah mencantumkan nama, kecuali dari PDIP beberapa nama dari fraksi lain masih menunggu ijin dari fraksi masing-masing, saya masih terus menggalang. Insya Allah lebih dari yang ada di tatib untuk mengajukan interpelasi yang jelas sudah didukung 4 fraksi,"ujar Arya Bima dari FPDIP.Rengga Damayanti

Berita terkait

Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL

4 jam lalu

Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL

Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama mengatakan kenaikan tarif tidak boleh membebani mayoritas penumpang KRL

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

2 hari lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

2 hari lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

2 hari lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

2 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

3 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

4 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

4 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

5 hari lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

6 hari lalu

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya