Prajurit Irak berdiri di dekat markas komando, para prajurit ini berada di garis depan untuk bertempur melawan ISIS. Anbar, Irak, 14 April 2015. John Moore / Getty Images
TEMPO.CO, Makassar- Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan (Sulsel) dan Barat Inspektur Jenderal Anton Setiadji mengaku belum mempunyai bukti kuat ihwal keberadaan Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) di wilayah hukumnya. Kepolisian tidak dapat melakukan penindakan sebatas pengakuan dan adanya atribut mirip kelompok teroris itu. "Kami masih mencari bukti akurat. Kalau jelas baru ditindak," katanya Sabtu, 11 April 2015.
Menurut Anton, pengibaran atribut mirip bendera ISIS di beberapa tempat, seperti pada lokasi pengajian di Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya; dan jembatan layang, Kecamatan Panakkukang, beberapa waktu lalu, belum bisa menjadi dasar hukum untuk melakukan penindakan. Terlebih, kelompok yang mengibarkan membantah bendera itu adalah simbol ISIS, melainkan bendera tauhid.
Anton menambahkan, pihaknya akan terus melakukan pengawasan khususnya kelompok masyarakat yang dicurigai berpaham radikal. Dia juga menjelaskan tidak bisa membeberkan kelompok yang dicurigai maupun strategi mengatasi kelompok teroris atau ISIS. "Banyak persoalan yang tidak bisa saya sampaikan ke media."
Sebelumnya Mabes Polri menyatakan Provinsi Sulawesi dan Barat merupakan satu dari lima kantong simpatisan ISIS. Empat daerah lain adalah Sulawesi Tengah, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.
Panglima Komando Daerah Militer VII/Wirabuana Mayor Jenderal Bachtiar mengatakan keberadaan ISIS di daerah ini memang masih sebatas indikasi. Dia meminta agar isu keberadaan kelompok ini tidak perlu dibesar-besarkan.
Selain mengantisipasi masuknya ISIS yang merupakan paham radikal kanan, Bachtiar juga meminta masyarakat bersikap waspada terhadap paham radikal kiri alias komunisme. Masyarakat jangan mudah terpengaruh dan segera melaporkan ke TNI/Polri, bila mengetahui adanya orang atau kelompok yang coba menghasut masyarakat mengikuti paham radikal.
