TEMPO.CO, Jakarta - Terpidana kasus dugaan korupsi pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek dan penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik Budi Mulya memastikan akan mengajukan peninjauan kembali. Kuasa hukum Budi Mulya, Luhut Pangaribuan, mengatakan keputusan ini diambil setelah berdiskusi dengan Budi di Rumah Tahanan Guntur pada Jumat kemarin.

"Pak BM pasti PK karena putusan itu tidak mencerminkan apa faktanya dan bagaimana hukumnya," ujar Luhut melalui pesan singkat, Sabtu, 11 April 2015. Dia akan mengajukan memori PK setelah menerima salinan putusan kasasi dari Mahkamah Agung.

Dalam putusan kasasi yang dibacakan Rabu lalu, hakim Mahkamah Agung memperberat hukuman Budi dari 13 tahun menjadi 15 tahun penjara. Dalam pertimbangannya, hakim menilai Budi dalam pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek dan penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik dilakukan dengan itikad tidak baik.

Akibatnya, negara rugi Rp 8,012 triliun. "Jumlah kerugian keuangan negara yang sangat besar di tengah banyak rakyat Indonesia yang hidup dalam kemiskinan. Konsekuensi etis dan yuridisnya, perbutan terdakwa pantas untuk dijatuhi pidana yang setimpal," ujar salinan putusan yang anggota majelis hakimnya Artidjo Alkostar, M. Askin, dan MS. Lumme itu.

Selain pidana penjara 15 tahun, Budi juga didenda Rp 1 miliar subsider 8 bulan kurungan. Kasasi ini diputuskan dengan suara bulat atau tidak ada dissenting opinion (perbedaan pendapat).

Menurut Luhut, ada kekhilafan dalam putusan kasasi tersebut. Selain itu, pihaknya juga mempunyai bukti baru atau novum untuk mengajukan peninjauan kembali. Pertama, penjualan Bank Century atau Bank Mutiara ke J Trust senilai sekitar Rp 5 triliun. "Itu kan unsur baru dong. Hubungannya soal kerugian," ujar Luhut. Kemudian, dalam undang-undang administrasi pemerintahan serta putusan Mahkamah Konstitusi bahwa kebijakan tidak bisa dipidana.

Luhut mengatakan pemberian FPJP dan Penyertaan Modal Sementara termasuk dalam kebijakan. "FPJP itu adalah instrumen Bank Indonesia dalam melaksanakan Perpu," kata dia.

Pelaksana tugas Wakil Ketua KPK Johan Budi SP mengapresiasi putusan Mahkamah Agung yang memperberat hukuman terpidana Deputi Gubernur BI itu. "Kami menghormati proses hukum termasuk putusan hakim di tingkat kasasi," ujar Johan.

Dia mengaku belum menerima salinan putusan lengkap. Karena itu, lembaga antirasuah belum menentukan langkah selanjutnya. Setelah menerima salinan putusan, Johan baru akan mempelajari isi putusannya. "Kemudian menjadi salah satu acuan untuk mengembangkan perkaranya," kata Johan.

Saat Abraham Samad dan Bambang Widjojanto masih memimpin KPK, mereka berjanji akan menetapkan tersangka baru setelah putusan Budi inkracht atau berkekuatan hukum tetap. Dalam amar putusan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Deputi Gubernur Indonesia lainnya Siti C. Fadjriah dan mantan disebut Gubernur Bank Indonesia Boediono terlibat.

LINDA TRIANITA