TEMPO.CO, Jakarta - Dinas Kesehatan Kota Batu terancam mengalami krisis obat sampai 2016 mendatang lantaran anggaran pengadaan obat tak masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan 2015 Kota Batu. Padahal, total sebanyak 42 jenis dari 313 jenis persedian obat-obatan telah habis.
"Obat-obatan di puskesmas sudah menipis," kata Kepala Seksi Farmasi Makanan Minuman dan Perbekalan Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Batu, Eny Musfirotun, Jumat, 10 April 2015. Padahal, obat-obatan tersebut sangat dibutuhkan masyarakat, di antaranya obat batuk, sesak nafas, dan tekanan darah tinggi.
Eny khawatir karena diperkirakan persediaan obat hanya cukup sampai tiga bulan ke depan. Dinas Kesehatan tak bisa mengajukan penambahan anggaran belanja obat-obatan karena tak ada nomenklatur pengadaan obat, sehingga Dinas Kesehatan tak bisa mengajukan anggaran pengadaan obat.
Salah satu obat yang persediaannya juga kritis adalah antibiotik, sementara obat antibiotik ini harus diberikan sesuai kebutuhannya karena jika tidak tubuh akan kebal.
"Persediaan obat di gudang hanya cukup untuk tiga bulan," katanya. Di lain pihak, pengadaan obat untuk tahun berikutnya seharusnya dilakukan Maret tahun ini, sementara pengiriman barang dilakukan Desember 2015 untuk kebutuhan persediaan obat 2016.
Dinas Kesehatan berupaya meminta bantuan pengadaan obat-obatan ke Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. Namun permintaan itu ditolak karena tak direncanakan sejak tahun sebelumnya sebab persediaan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur disediakan untuk daerah lain.
"Baru terjadi kali ini. Sebelumnya persedian obat aman," ujarnya. Pengadaan obat, menurut Eny, telah diajukan sesuai mekanisme. Tahap awal dilakukan pendataan kebutuhan obat untuk diajukan ke Kepala Dinas Kesehatan untuk diajukan dalam rancangan APBD Kota Batu. Pengadaan obat saat itu dianggarkan sebesar Rp 2,3 miliar. Namun dalam dokumen pelaksana anggaran justru dikosongi.
Anggota Badan Anggaran DPRD Kota Batu Didik Machmud mengaku heran anggaran pengadaan obat tak dimasukkan sehingga Badan Anggaran tak membahasnya. Apalagi saat pembahasan bersama Dinas Kesehatan tak ada laporan persediaan dan sisa obat. "Pengadaan obat tak ada pos anggaran, maka harus diselesaikan agar masyarakat tak dirugikan," katanya.
