TEMPO.CO, Jakarta - Partai pendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo tak mempermasalahkan ihwal Puan Maharani yang kembali didapuk menjadi pengurus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Dalam susuan kepengurusan PDI Perjuangan periode 2015-2020, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan itu menjadi Ketua DPP Bidang Politik dan Keamanan.

Sekretaris Jenderal Partai Hati Nurani Rakyat Dossy Iskandar mengatakan tak ada larangan menteri merangkap jabatan di partai. Menurut dia, Puan justru bisa membantu membangun komunikasi politik yang lebih baik antara Presiden Joko Widodo dan PDI Perjuangan sebagai partai pengusung.

"Tak ada salahnya PDIP sebagai partai pengusung utama punya LO (liaison officer) di pemerintahan," kata Dossy saat dihubungi Tempo, Jumat, 10 April 2015. "Coba, selama ini kan agak kacau komunikasi antara Istana dan partai pengusung."

Dossy mengatakan Puan tak akan mengkhianati janji Kabinet Kerja berfokus pada pemerintahan. Hanura, dia melanjutkan, tak akan memaksa kader partainya yang menjadi menteri kembali mengurus partai akibat efek Puan. "Tidak ada niat untuk pamrih begitu."

Wakil Ketua Fraksi Partai NasDem Johnny Plate juga tak mempermasalahkan rangkap jabatan Puan. Menurut dia, Jokowilah yang punya wewenang mempertanyakan kapasitas Puan sebagai menteri yang juga petugas partai. "Tugas menteri koordinator juga tak berat-berat amat. NasDem dan koalisinya tak akan mempersoalkan hal ini," katanya.

NasDem, kata dia, tak berniat meminta agar tiga kadernya yang menjadi menteri kembali ke partai. Menurut Johnny, janji politik dengan Jokowi bakal dipatuhi NasDem. "Privilege-nya di PDIP juga tak apa-apa. Karena bagaimanapun Puan itu mungkin sedang di-drill untuk memegang tanggung jawab yang lebih banyak."

Dalam Kongres IV PDI Perjuangan di Bali, Megawati Soekarnoputri sekali lagi terpilih secara aklamasi menjadi ketua umum. Sementara itu, Puan dan Prananda Prabowo--putra kedua Mega dari suami pertama, Surindro Supjarso--didapuk sebagai ketua.

INDRI MAULIDAR