Pramono Anung: Adriansyah Pantas Dipecat!

Reporter

Jumat, 10 April 2015 11:01 WIB

Wakil Ketua DPR Pramono Anung. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A

TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Pramono Anung mengatakan Adriansyah, anggota Komisi IV DPR RI yang ditangkap KPK, pantas dipecat. Sebab, perbuatan Adriansyah itu telah mencoreng PDIP yang sedang menggelar Kongres IV di Denpasar, Bali.

"Sangat mencoreng dan memalukan karena partai sedang punya hajatan besar," kata Pramono Anung di sela Kongres IV PDIP di Inna Grand Bali Beach Hotel, Jumat, 10 April 2015.

Menurut Pramono, dia sudah mengkonfirmasikan penangkapan Adriansyah tersebut kepada pimpinan KPK. KPK, kata dia, membenarkan penangkapan itu tapi masih menunggu hasil penyelidikan selesai.

Adriansyah adalah bekas Bupati Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Pramono menduga kasus yang menjerat Adriansyah berkaitan dengan izin pertambangan. "Di Kalsel kan banyak tambang, tapi saya tidak mau meraba-raba," ujarnya.

Pramono menjelaskan perbuatan Adriansyah juga memalukan karena dia tercatat sebagai kader senior PDIP. Selain dipecat, Pramono mengusulkan agar PDIP tidak memberikan bantuan hukum.

Pemberian sanksi kepada kader, kata Pramono, dilakukan melalui mahkamah internal partai. Mahkamah ini baru bisa bekerja bila Dewan Pengurus Pusat PDIP telah terbentuk dalam kongres ini.

Pramono menambahkan, dia tidak menganggap langkah KPK politis karena dilakukan saat PDIP menggelar kongres. "Karena ini operasi tangkap tangan, saya tidak berpikir politis atau tidak. Saya mengapresiasi KPK," tuturnya.

Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha menyatakan KPK telah menangkap beberapa orang di Bali. Namun Priharsa belum menyampaikan secara rinci siapa orang yang ditangkap maupun dugaan kasus yang menjerat orang tersebut.

Mereka yang tertangkap tangan kemudian dibawa ke gedung KPK di Jakarta. Petugas membawa terduga koruptor itu menggunakan Toyota Innova B-1283-JU.

IKA NINGTYAS

Berita terkait

Revisi UU Polri, Imparsial Kritik Poin Perpanjangan Usia Pensiun Polisi

4 jam lalu

Revisi UU Polri, Imparsial Kritik Poin Perpanjangan Usia Pensiun Polisi

Peneliti Imparsial mengkritik wacana revisi UU Polri terkait usia pensiun.

Baca Selengkapnya

DPR Dikabarkan Akan Godok Lagi Revisi UU TNI, Imparsial Khawatir Dwifungsi ABRI Kembali

4 jam lalu

DPR Dikabarkan Akan Godok Lagi Revisi UU TNI, Imparsial Khawatir Dwifungsi ABRI Kembali

Rencana revisi UU TNI menuai kritik karena dianggap dapat mengembalikan dwifungsi ABRI seperti pada era Orde Baru.

Baca Selengkapnya

Panja Komisi X DPR Gelar Rapat soal UKT Mahal Mulai Besok

13 jam lalu

Panja Komisi X DPR Gelar Rapat soal UKT Mahal Mulai Besok

Panja Komisi X DPR akan memulai sidang untuk mencari tahu penyebab UKT mahal mulai Senin besok.

Baca Selengkapnya

Wacana Perpanjangan Usia Pensiun Polisi, Pengamat: Tidak Sesuai Harapan Masyarakat

1 hari lalu

Wacana Perpanjangan Usia Pensiun Polisi, Pengamat: Tidak Sesuai Harapan Masyarakat

Wacana perpanjangan usia pensiun polisi dinilai tidak sesuai dengan tujuan revisi undang-undang Kepolisian.

Baca Selengkapnya

Yusril Yakini Prabowo Tidak Mengulangi Kabinet 100 Menteri Era Soekarno

1 hari lalu

Yusril Yakini Prabowo Tidak Mengulangi Kabinet 100 Menteri Era Soekarno

Yusril meyakini Kabinet 100 Menteri di era Presiden Soekarno tak akan berulang dalam pemerintahan Prabowo-Gibran

Baca Selengkapnya

3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara

1 hari lalu

3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara

Dalam waktu berdekatan tiga RUU DPR mendapat sorotan publik yaitu RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara. Apa sebabnya?

Baca Selengkapnya

Revisi UU Polri Muat Usulan Polisi Dapat Perlindungan Jaminan Sosial

1 hari lalu

Revisi UU Polri Muat Usulan Polisi Dapat Perlindungan Jaminan Sosial

DPR akan merevisi UU Polri. Salah satu perubahannya adalah polisi bisa mendapatkan perlindungan jaminan sosial.

Baca Selengkapnya

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

1 hari lalu

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

Pembentukan Pansel Capim KPK menuai perhatian dari sejumlah kalangan. Pihak Istana dan DPR beri respons ini.

Baca Selengkapnya

Dua Pasal di Revisi UU MK Ini Disorot Ketua MKMK: Ancam Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman

1 hari lalu

Dua Pasal di Revisi UU MK Ini Disorot Ketua MKMK: Ancam Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman

Ketua MKMK menyebut dua pasal di revisi UU MK ini mengancam kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Pasal mana saja itu?

Baca Selengkapnya

Hujan Kritik Revisi UU Keimigrasian

1 hari lalu

Hujan Kritik Revisi UU Keimigrasian

Revisi UU Keimigrasian yang diusulkan DPR dikhawatirkan menjadi celah pihak yang berperkara untuk melarikan diri.

Baca Selengkapnya