Mantan Deputi Bank Indonesia, Budi Mulya jalani sidang lanjutan dengan agenda pembacaan nota pembelaan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, 30 Juni 2014. Pada sidang sebelumnya, Budi Mulya dituntut 17 tahun penjara dan denda Rp 800 juta. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
TEMPO.CO , Jakarta: Pengacara terpidana korupsi kasus pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) Bank Century Budi Mulya, Luhut Pangaribuan, mengatakan tengah mempertimbangkan upaya hukum lanjutan menyikapi keputusan Mahkamah Agung memperberat vonis kliennya dari 12 tahun penjara menjadi 15 tahun penjara.
“Kami akan siapkan upaya hukum Peninjauan Kembali karena itu memang tersedia,” ujar Luhut saat dihubungi, Kamis, 9 April 2015.
Menurut Luhut, tak ada fakta hukum baru yang muncul dalam pertimbangan hukum yang dibuat majelis hakim kasasi. Pertimbangan majelis hakim bahwa pemberian FPJP tidak didasari itikad baik pun menurut Luhut sudah muncul dalam persidangan awal di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Pengadilan Tinggi Jakarta.
Budi juga sudah berkali-kali menjelaskan bahwa pemberian FPJP yang diambil saat menjabat Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia diputuskan berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang sudah disetujui Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). “Dengan kata lain, Budi hanya menjalankan kewajiban hukum yang sudah ada di BI,” ujar Luhut.
Mengenai pengajuan PK, Luhut mengatakan masih perlu dibicarakan lagi dengan Budi Mulya. Ia mengaku belum berkomunikasi dengan Budi setelah Mahkamah Agung mengeluarkan putusan kasasi. Sebelum mengajukan peninjauan kembali, tim pengacara juga perlu mempelajari salinan putusan lengkap yang dikeluarkan Majelis Kasasi. Luhut belum bisa memastikan waktu pertemuan dengan Budi. “Secepat mungkin, tapi belum ada rencana hari ini.”
Majelis kasasi putusan itu diketuai Mahkamah Agung, Artidjo Alkostar, dengan anggotanya, M.S. Lumme dan M. Askin. Dalam pertimbangan hukumnya, majelis menilai pemberian FPJP yang dilakukan Budi tidak disertai dengan itikad baik. Akibatnya negara mengalami kerugian senilai Rp 8 triliun. "Konsekuensi yuridisnya perbuatan terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum," demikian bunyi putusan majelis hakim kasasi.
Pada 17 Juli 2014, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menghukum Budi Mulya dengan pidana 10 tahun penjara serta denda Rp 500 juta subside 5 bulan kurungan. Di tingkat banding, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menambah hukuman untuk mantan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Budi Mulya menjadi 12 tahun penjara.
