DPR Uji Kelayakan Badrodin sebagai Kapolri Pekan Depan  

Reporter

Editor

Anton Septian

Rabu, 8 April 2015 19:00 WIB

Ketua umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, Kepala Badan Intelijen Negara, Marciano Norman (kanan) dan Kapolri Komjen Badrodin Haiti (kiri), dalam acara International Conference on Terorism and ISIS, di Jakarta, 23 Maret 2015. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat memastikan pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon Kepala Kepolisian RI, Komisaris Jenderal Badrodin Haiti, akan berlangsung pekan depan.

Kepastian diambil dalam rapat pleno Komisi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 8 April 2015. "Fit and proper test disepakati tanggal 15, 16, 17 April 2015," kata Ketua Komisi Hukum Aziz Syamsuddin di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu sore.

Aziz tak merinci jadwal uji kelayakan Badrodin. Menurut dia, uji kelayakan selama tiga hari ini merupakan rangkaian, mulai dari kunjungan Komisi hingga kehadiran Badrodin di Komisi. "Kami kasih alokasi waktu tiga hari," ujar dia. "Kalau nanti berkembang, bisa diperpanjang."

Aziz mengatakan Komisi menyiapkan sejumlah materi untuk ditanyakan ke Badrodin dalam uji kelayakan nanti. "Pertama, tentang pandangan dia mengenai pergantian calon Kepala Polri. Kedua, rekam jejak dia," ucap Aziz.

Senin lalu, rapat konsultasi antara Presiden Joko Widodo dan pimpinan Dewan menyepakati pencalonan Badrodin untuk menggantikan calon Kepala Polri, Komisaris Jenderal Budi Gunawan. Surat pencalonan Badrodin oleh Jokowi sudah dibacakan di rapat paripurna Dewan pada Selasa kemarin.

PRIHANDOKO

Berita terkait

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

3 jam lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

4 jam lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

5 jam lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

20 jam lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

1 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

2 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

3 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

3 hari lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

4 hari lalu

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

4 hari lalu

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.

Baca Selengkapnya