Ketua Umum Partai Golkar versi Munas Bali, Aburizal Bakrie, beri keterangan pers usai pertemuan tertutup dengan seluruh ketua DPD tingkat I-II, di Hotel Sahid, Jakarta, 10 Maret 2015. Aburizal sesalkan keputusan Kemenkumham, Yasonna Laoly, yang mengakui kepengurusan Partai Golkar Agung Laksono. TEMPO/Imam Sukamto
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Golkar hasil Musyawarah Nasional Bali, Aburizal Bakrie alias Ical, menganggap rapat pimpinan nasional yang diselenggarakan pengurus hasil Munas Jakarta pimpinan Agung Laksono hanya permainan. "Itu hanya lucu-lucuan," kata Aburizal seusai menghadiri pelantikan pengurus Partai Gerindra di kantor DPP Gerindra, Jakarta, Rabu, 8 April 2015.
Mulai hari ini dan besok, Dewan Pengurus Partai Golkar kubu Agung Laksono menggelar rapimnas di DPP Golkar Slipi, Jakarta Barat. Agung membahas konsolidasi dengan pengurus daerah terkait dengan persiapan musyawarah daerah, pemilihan kepala daerah, dan upaya menghadapi masalah hukum di pengadilan negeri dan kepolisian.
Sekretaris Jenderal Golkar Idrus Marham mengatakan seharusnya Agung tak berhak menggelar rapimnas. "Mereka ini bisa melanggar mandat, apalagi melanggar putusan sela PTUN," kata Idrus. Adapun Akbar Tandjung meminta Agung menghormati putusan sela Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.
"Sebaiknya dia mengendalikan diri sambil menunggu putusan resmi PTUN. Kalau melakukan kegiatan lagi bisa menimbulkan reaksi," ujarnya. Akbar, yang berada di pihak Ical, memilih menaati putusan PTUN. "Kami menghormati saja institusi resmi putusan sela."
Pada 1 April 2015, Pengadilan Tata Usaha Negara mengeluarkan putusan sela. Amar putusan mengatur penundaan surat keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang mengesahkan kubu Agung Laksono. Penundaan berlaku hingga keluarnya putusan pokok materi.
