Pencalonan Badrodin, Jadwal Uji Kelayakan Tunggu Besok  

Reporter

Editor

Agoeng Wijaya

Senin, 6 April 2015 16:59 WIB

Pelaksana tugas (Plt) Kapolri Badrodin Haiti (kanan) memberi hormat ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam acara rapat pimpinan nasional TNI-Polri di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian, Jakarta, 3 Maret 2015. Tempo/Aditia Noviansyah

TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat akhirnya menerima penunjukan Komisaris Jenderal Badrodin Haiti sebagai calon Kepala Kepolisian RI menggantikan Komisaris Jenderal Budi Gunawan yang batal dilantik. "Mekanismenya kami serahkan kepada komisi terkait," kata Ketua DPR Setya Novanto seusai pertemuan dengan Presiden Jokowi dalam rapat konsultasi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin, 6 April 2015.

Pertemuan tertutup tersebut tak hanya diikuti pimpinan DPR, tapi juga pimpinan fraksi. Adapun Jokowi didampingi beberapa menteri, antara lain Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.

Menurut Setya, Dewan akan memproses penunjukan Badrodin melalui mekanisme yang sesuai dengan Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD serta Tata Tertib Dewan. Ia mengatakan surat penunjukan pencalonan Badrodin akan dibacakan dalam rapat paripurna besok, 7 April 2015, agar proses uji kelayakan dan kepatutan bisa berlangsung di Komisi Hukum DPR. "Mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar dan tak ada masalah," ujarnya.

Adapun persetujuan Dewan dinyatakan setelah mereka menerima penjelasan Jokowi ihwal penunjukan Badrodin dan pembatalan Budi sebagai Kepala Polri. "Sudah dijelaskan secara jelas semuanya," ucap Setya.

Sebelumnya, Komisi Hukum menyepakati uji kelayakan dan kepatutan Badrodin ditunda hingga ada penjelasan langsung dari Presiden. Komisi meminta Badan Musyawarah DPR mengembalikan surat Presiden yang bernomor R-16/PRES/02/2015 tentang pengangkatan Kapolri hingga ada penjelasan atas dibatalkannya pelantikan Budi.

PRIHANDOKO

Berita terkait

Revisi UU Polri, Imparsial Kritik Poin Perpanjangan Usia Pensiun Polisi

1 jam lalu

Revisi UU Polri, Imparsial Kritik Poin Perpanjangan Usia Pensiun Polisi

Peneliti Imparsial mengkritik wacana revisi UU Polri terkait usia pensiun.

Baca Selengkapnya

DPR Dikabarkan Akan Godok Lagi Revisi UU TNI, Imparsial Khawatir Dwifungsi ABRI Kembali

1 jam lalu

DPR Dikabarkan Akan Godok Lagi Revisi UU TNI, Imparsial Khawatir Dwifungsi ABRI Kembali

Rencana revisi UU TNI menuai kritik karena dianggap dapat mengembalikan dwifungsi ABRI seperti pada era Orde Baru.

Baca Selengkapnya

Panja Komisi X DPR Gelar Rapat soal UKT Mahal Mulai Besok

10 jam lalu

Panja Komisi X DPR Gelar Rapat soal UKT Mahal Mulai Besok

Panja Komisi X DPR akan memulai sidang untuk mencari tahu penyebab UKT mahal mulai Senin besok.

Baca Selengkapnya

Wacana Perpanjangan Usia Pensiun Polisi, Pengamat: Tidak Sesuai Harapan Masyarakat

1 hari lalu

Wacana Perpanjangan Usia Pensiun Polisi, Pengamat: Tidak Sesuai Harapan Masyarakat

Wacana perpanjangan usia pensiun polisi dinilai tidak sesuai dengan tujuan revisi undang-undang Kepolisian.

Baca Selengkapnya

Yusril Yakini Prabowo Tidak Mengulangi Kabinet 100 Menteri Era Soekarno

1 hari lalu

Yusril Yakini Prabowo Tidak Mengulangi Kabinet 100 Menteri Era Soekarno

Yusril meyakini Kabinet 100 Menteri di era Presiden Soekarno tak akan berulang dalam pemerintahan Prabowo-Gibran

Baca Selengkapnya

3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara

1 hari lalu

3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara

Dalam waktu berdekatan tiga RUU DPR mendapat sorotan publik yaitu RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara. Apa sebabnya?

Baca Selengkapnya

Revisi UU Polri Muat Usulan Polisi Dapat Perlindungan Jaminan Sosial

1 hari lalu

Revisi UU Polri Muat Usulan Polisi Dapat Perlindungan Jaminan Sosial

DPR akan merevisi UU Polri. Salah satu perubahannya adalah polisi bisa mendapatkan perlindungan jaminan sosial.

Baca Selengkapnya

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

1 hari lalu

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

Pembentukan Pansel Capim KPK menuai perhatian dari sejumlah kalangan. Pihak Istana dan DPR beri respons ini.

Baca Selengkapnya

Dua Pasal di Revisi UU MK Ini Disorot Ketua MKMK: Ancam Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman

1 hari lalu

Dua Pasal di Revisi UU MK Ini Disorot Ketua MKMK: Ancam Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman

Ketua MKMK menyebut dua pasal di revisi UU MK ini mengancam kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Pasal mana saja itu?

Baca Selengkapnya

Hujan Kritik Revisi UU Keimigrasian

1 hari lalu

Hujan Kritik Revisi UU Keimigrasian

Revisi UU Keimigrasian yang diusulkan DPR dikhawatirkan menjadi celah pihak yang berperkara untuk melarikan diri.

Baca Selengkapnya