DPR dan Jokowi Sepakat Soal Badrodin Haiti

Reporter

Senin, 6 April 2015 15:45 WIB

Pelaksana Tugas (Plt) Kapolri, Komjen Pol Badrodin Haiti, masuk dalam usulan calon Kapolri dari Kompolnas. TEMPO/Aditia Noviansyah

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengatakan seluruh pimpinan dan ketua fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat tidak akan lagi membahas pembatalan pengangkatan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai Kepala Kepolisian RI. Menurut dia, Dewan kini mendukung keputusan Presiden Joko Widodo dengan segera melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap Komisaris Jenderal Badrodin Haiti, pengganti Budi Gunawan.

"Presiden Jokowi kan menjelaskan alasannya, ya fraksi di DPR menyampaikan concern yang sesuai dengan proses perundangan," kata Pratikno di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin, 6 April 2015. "Tapi semuanya ada satu titik temu yang tegas bahwa kami butuh Kapolri yang definitif."

Presiden Jokowi hari ini memenuhi undangan rapat konsultasi dengan pimpinan DPR dan pimpinan fraksi di Dewan. Jokowi menjelaskan ihwal penunjukan Badrodin sebagai calon Kapolri menggantikan Budi Gunawan, yang batal dilantik karena ditolak publik setelah berstatus tersangka Komisi Pemberantasan Korupsi.

Dalam pertemuan tertutup selama tiga jam di Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Senayan, Pratikno mengatakan tidak ada fraksi yang ngotot menginginkan pelantikan Budi Gunawan. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang semula paling gencar menolak pencalonan Badrodin pun melunak. "Semuanya damai. Dengan suasana kekeluargaan, saling menjelaskan," ujarnya.


Dengan demikian, kata Pratikno, uji kelayakan dan kepatutan terhadap Badrodin dapat segera dilaksanakan. "Kami harapkan begitu, segera dilaksanakan," katanya. "Tadi Komisi III (Hukum) juga mengatakan akan mempercepat prosesnya."

Rapat konsultasi itu berlangsung dari pukul 11.00 hingga 14.15. Jokowi didampingi Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani; Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno; serta Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil. Sedangkan DPR diwakili pimpinan dan ketua fraksi.

REZA ADITYA

Berita terkait

Respons DPR atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

55 menit lalu

Respons DPR atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

Anggota DPR Saleh Partaonan Daulay menilai perlu usaha dan kesungguhan dari Prabowo untuk menciptakan presidential club.

Baca Selengkapnya

Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL

10 jam lalu

Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL

Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama mengatakan kenaikan tarif tidak boleh membebani mayoritas penumpang KRL

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

2 hari lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

2 hari lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

2 hari lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

3 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

4 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

5 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

5 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

5 hari lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya