Barang bukti senjata api milik kelompok teroris Santoso, dua senjata M16 dan senjata rakitan, diamankan polisi di Polres Parigi, Sulawesi Tengah, 3 April 2015. ANTARA/Fiqman Sunandar
TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah dianggap terlalu reaktif dalam mengawasi perkembangan gerakan radikal di Indonesia. "Di tengah jalan, pemerintah diam lagi," kata Direktur Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Ali Munhanif di Menteng, Sabtu, 4 April 2015.
Menurut dia, kebijakan Presiden Joko Widodo meningkatkan perekonomian dan pembangunan infrastruktur memang laik didukung. Namun, kata dia, pemerintah bertanggung jawab dalam mengawasi penyebaran paham radikalisme dan terorisme.
Ali berharap Presiden Joko Widodo memimpin aksi anti-terorisme ini. "Tapi dia kurang perhatian dengan isu ini," ujarnya. Dalam pemikiran Ali, sikap Jokowi tersebut beda dengan presiden sebelumnya.
Ali menganggap Badan Nasional Penanggulangan Terorisme juga turut dalam operasi penindakan. Harusnya, ujar dia, BNPT cukup memaksimalkan peran dalam kampanye anti-terorisme. "Kalau operasi tak akan efektif karena sudah ada Densus 88."
Badan Nasional Penanggulangan Terorisme sebelumnya meminta Kementerian Komunikasi dan Informatika memblokir situs online yang dianggap berbau radikal. Namun Kementerian Komunikasi tetap membuka kemungkinan pemblokiran situs online tersebut dibuka.
Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia (BNPT RI) Bangbang Surono, A.k, M.M, CA., optimis BNPT mampu berperan dan berdampak dalam mendukung tercapainya visi Indonesia Emas 2045.
Peran Perempuan dalam Terorisme Harus Dilihat Secara Holistik
26 Februari 2024
Peran Perempuan dalam Terorisme Harus Dilihat Secara Holistik
Executive Board Asian Moslem Network (AMAN) Indonesia, Yunianti Chuzaifah, menyoroti kaitan kaum perempuan Indonesia dengan terorisme tak hanya terjadi di ruang publik, melainkan juga di ruang domestik.
