TEMPO.CO, Bandung - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan kementeriannya bakal mengumpulkan semua daerah yang akan mengikuti pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak Desember 2015. Mereka akan membahas pendanaan pilkada.

“Kami akan panggil semua, pertengahan bulan ini,” kata Tjahjo di Bandung, Kamis, 2 April 2015.

Menurut Tjahjo, Kementerian Dalam Negeri akan menjelaskan rincian pos anggaran yang boleh digeser untuk menambal kebutuhan anggaran untuk pelaksanaan pilkada serempak yang sumber dananya hanya dari anggaran daerah saja.

Tjahjo mengatakan anggaran dari pusat tidak ada. Tapi anggaran itu bisa menggunakan pos yang lain. “Nah menggunakan pos yang lain ini perlu payung hukum. Daerah akan kita undang dan kita arahkan, bisa menggunakan pos yang mana,” kata Tjahjo.

Tjahjo mengatakan, mayoritas daerah yang bakal melaksanakan pilkada serempak sudah menyediakan anggarannya. “Hampir semua daerah siap, tinggal kira-kira 7-8 daerah perlu penajaman saja, sehingga usulan KPUD (Komisi Pemilihan Umum Daerah) bisa disetujui DPRD dan pemdanya,” kata Tjahjo.

Tjahjo mengklaim, semua aturan yang memayungi soal penggeseran anggaran itu sudah diterbitkan. Contohnya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri. Kementerian Dalam Negeri juga sudah meminta persetujuan Kementerian Keuangan. Kata Tjahjo, anggaran yang diambil ini diharapkan tidak mengganggu pos-pos anggaran pembangunan.

Menurut Tjahjo, penambahan anggaran untuk mengikuti pilkada itu harus tercantum dalam pembahasan APBD Perubahan. “Kalau toh tidak siap untuk tahun anggaran ini, dia bisa ikut (pilkada serentak) tahun 2017, tapi rugi,” kata Tjahjo.

Tjahjo mengatakan Kementerian Dalam Negeri masih menunggu aturan tambahan yang sedang dibahas KPU untuk pelaksanaan pilkada serentak. Soal tanggal pelaksanaan misalnya, Tjahjo belum tahu.

Tjahjo mengatakan pilkada serentak diperkirakan Desember 2015. Akan tetapi, tanggalnya belum ditetapkan.

AHMAD FIKRI