Ini Jadwal DPR Menguji Calon Kapolri Badrodin Haiti

Reporter

Editor

Elik Susanto

Kamis, 2 April 2015 18:28 WIB

Pelaksana Tugas (Plt) Kapolri, Komjen Pol Badrodin Haiti, masuk dalam usulan calon Kapolri dari Kompolnas. TEMPO/Aditia Noviansyah

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi Hukum Azis Syamsudin berjanji segera melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon Kepala Polri, Komisaris Jenderal Badrodin Haiti. Janji itu disampaikannya langsung di hadapan Badrodin saat berkunjung ke Komisi Hukum untuk mengadakan rapat rencana strategis. "Fit and proper test akan kami laksanakan minggu depan," kata Azis, Kamis, 2 April 2015.

Sebelumnya, Komisi Hukum berkali-kali menyatakan tak akan memproses Badrodin sebagai calon Kepala Polri sebelum Presiden Joko Widodo menjelaskan alasan pembatalan pelantikan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai Kepala Polri. DPR sudah menguji dan menyetujui Budi sebagai Kepala Polri. Namun, Presiden Jokowi tak kunjung melantik Budi Gunawan dan bahkan membatalkan.

Mendengar pernyataan Azis, Badrodin Haiti tersenyum. Di DPR, Badrodin didampingi Kepala Badan Reserse Kriminal Komisaris Jenderal Budi Waseso Inspektur Pengawasan Umum Komisaris Jenderal Dwi Priyatno, Kepala Divisi Humas Inspektur Jenderal Anton Charliyan, dan Kepala Polda Metro Jaya Inspektur Jenderal Unggung Cahyono.

Mereka mengikuti rapat kerja membahas evaluasi kinerja kepolisian selama 2010 hingga 2014, serta program kerja selanjutnya. Sikap Komisi Hukum melunak setelah Presiden Joko Widodo berjanji memenuhi panggilan DPR untuk menjelaskan pembatalan pelantikan calon Kapolri Budi Gunawan.

Anggota Komisi Hukum DPR dari Partai Golkar, Bambang Soesatyo, mengatakan, uji kelayakan rencananya digelar pada Rabu, 8 April 2015. "Rabu gelar fit and proper test," kata Bambang.

Pada paripurna dua pekan lalu, DPR menolak memproses Badrodin Haiti sebagai calon Kepala Polri. DPR menganggap alasan pembatalan Budi karena berstatus tersangka, tak bisa diterima. Pasalnya, putusan praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan membatalkan status tersangka Budi oleh KPK.

Menurut Bambang, upaya Komisi Hukum ngotot meminta penjelasan DPR hanya untuk membantu PDI Perjuangan. "Kami memenuhi keinginan PDI Perjuangan saja tunda-tunda. Sebenarnya kami ingin segera ada Kapolri definitif," kata dia.

DPR akan menggelar paripurna pada Selasa, 7 April. Pada hari yang sama, tim perwakilan Komisi Hukum akan mendatangi rumah Badrodin Haiti. Esok harinya, pada Rabu, 9 April 2015, Komisi Hukum menggelar uji kelayakan dan kepatutan. Pengambilan keputusan melalui paripurna pada Kamis, 10 April 2015. "Kita akan punya Kapolri definitif pada Jumat pekan depan," kata Bambang.

PUTRI ADITYOWATI | INDRI MAULIDAR

Berita terkait

Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL

5 jam lalu

Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL

Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama mengatakan kenaikan tarif tidak boleh membebani mayoritas penumpang KRL

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

2 hari lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

2 hari lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

2 hari lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

2 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

3 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

4 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

5 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

5 hari lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

6 hari lalu

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya