TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani menyangkal "melawan" komitmen yang digariskan Presiden Joko Widodo untuk tidak merangkap jabatan di partai dan pemerintahan.

Meski faktanya masih tercatat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Pusat Politik dan Hubungan Antarlembaga Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, posisinya non-aktif di partai. "Dan saya fokus pada pekerjaan dan tanggung jawab yang dipercayakan kepada saya sebagai Menteri Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan," kata Puan dalam wawancaranya dengan Tempo, Rabu, 1 April 2015.

Kritik perihal Puan masih merangkap jabatan di partai dan pemerintahan dilontarkan sejumlah orang, termasuk Sekretaris Fraksi Partai NasDem Syarif Abdullah Alkadrie. Menurut Syarif, sejak awal dilantik, Presiden Joko Widodo sudah menagih komitmen para menteri untuk tak rangkap jabatan di partai dan pemerintahan.

Aturan tidak rangkap jabatan ini disampaikan Jokowi ketika masih dalam proses penyusunan kabinet. Saat itu Jokowi sempat menolak memasukkan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar dalam jajaran kabinet lantaran Muhaimin memilih tetap menjadi Ketua Umum PKB.

Adapun Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo memilih nonaktif sebagai Sekretaris Jenderal PDIP. "Begitu dilantik (jadi menteri), saya langsung nonaktif," kata Tjahjo pada Selasa, 28 Oktober 2014. Tak cuma itu, Tjahjo juga telah mengajukan surat pengunduran diri sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode 2014-2019.

Langkah serupa juga dilakukan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi dan Menteri Perindustrian Saleh Husin. Keduanya resmi nonaktif sebagai pengurus Partai Hati Nurani Rakyat.

Senin lalu, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengakui aturan rangkap jabatan tidak mengikat secara tertulis. Namun siapa pun yang diangkat menjadi menteri diharapkan bisa meninggalkan posisinya di struktural partai. Soal Puan, Kalla mengaku hanya tahu Puan tak aktif di politik dan di DPR. "Setahu saya Puan waktunya di Kementerian," kata Kalla.

Menurut Puan, soal rangkap jabatan pernah ditanyakan langsung ke Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla. Misalnya, rangkap jabatan boleh ada dalam struktur, tapi tidak aktif dalam partai. Putri bungsu presiden kelima Megawati itu mengaku sudah memegang komitmen itu dan melakukannya. Puan mengaku sudah non-aktif dari posisi politik di PDIP.

Puan balik bertanya jika kemudian ada desakan rangkap jabatan itu diartikan harus mundur atau tidak mundur dari posisi politiknya di partai, lalu apa bedanya? "Kan, yang dimaksud dalam rangkap jabatan itu, tetap aktif di partai, melakukan tugas-tugas operasional harian di partai, dan merangkap pekerjaan di eksekutif. Sekarang saya lebih banyak bekerja sebagai Menteri PMK dan non-aktif di partai," kata Puan

Menurut Puan, ia berpegang teguh pada pesan Presiden Jokowi agar menterinya fokus bekerja. Dan fokus bekerja itu, menurut Puan, tergantung pada kinerja di kementerian. " Yang penting fokus pada pekerjaan untuk negara ini, di mana saya ditugaskan," kata Puan.

ANANDA TERESIA