Soal Perpu ISIS, JK Berbeda dengan Menteri Tedjo  

Reporter

Kamis, 26 Maret 2015 18:27 WIB

Wapres Jusuf Kalla (kanan), berbincang-bincang dengan CEO Twitter Dick Costolo, sebelum melakukan pertemuan tertutup, di Istana Wakil Presiden, Jakarta, 26 Maret 2015. Kantor perwakilan Twitter di Jakarta menjadi kantor kedua Twitter di Asia Tenggara setelah Singapura. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan pemerintah tak akan menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang untuk menangkal dan mengatasi bahaya Islamic State of Iraq and al-Sham (ISIS). Menurut JK, Undang-Undang Anti-terorisme sudah cukup kuat.

"Tak perlu pakai perpu," kata JK di Istana Wakil Presiden, Kamis, 26 Maret 2015. Dalam undang-undang tersebut, kata JK, sudah tegas aturannya. "Yakni menghukum siapa saja yang mau berbuat teror."

Penyataan Kalla ini berbeda dengan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno. Tedjo menyatakan pemerintah akan menerbitkan perpu untuk melawan paham ISIS menyebar di Indonesia dan menangkal warga Indonesia untuk bergabung dengan ISIS.

JK juga mengatakan pemerintah akan mengembalikan semua warga negara Indonesia yang terdampar atau mendapat masalah di luar negeri, termasuk yang ada di Turki. Setibanya di Tanah Air, kata JK, para WNI ini akan diselidiki apakah ada kesalahan. "Kalau memang salah, ya, salah. Kalau tidak, ya, tentu tidak," kata JK di Istana Wakil Presiden, Kamis, 26 Maret 2015.

Dua belas warga negara Indonesia yang masih ditahan otoritas Turki akan dimasukkan dalam program pembinaan deradikalisasi. Kepala Bagian Penerangan Umum Mabes Polri Komisaris Besar Rikwanto menyatakan program itu baru akan dilakukan setelah belasan WNI tersebut dideportasi. "Mereka masuk program pembinaan deradikalisasi oleh BNPT yang bekerja sama dengan pemerintah daerah dan ulama," ujarnya.

Dalam program itu, Rikwanto mengatakan, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme akan menelaah sejauh mana pemahaman dan keterlibatan ke-12 WNI tersebut dengan Islamic State of Iraq and al-Sham (ISIS). "Apakah karena kesadaran sendiri, cuci otak, atau ikut keluarga," ucap Rikwanto. "Mereka akan dipilah-pilah dan tidak semua ditahan."

Rencananya, Rikwanto mengatakan, belasan WNI yang ditangkap saat hendak menyeberang ke Suriah itu akan dipulangkan sesegera mungkin. "Dalam 1-3 hari ke depan," kata mantan Kapolres Klaten, Jawa Tengah, itu.

MUHAMMAD MUHYIDDIN | SINGGIH SOARES

Berita terkait

Jusuf Kalla Jadi Saksi Meringankan Kasus Eks Dirut Pertamina, Ketahui Pula Soal Saksi Memberatkan Berdasar KUHAP

17 jam lalu

Jusuf Kalla Jadi Saksi Meringankan Kasus Eks Dirut Pertamina, Ketahui Pula Soal Saksi Memberatkan Berdasar KUHAP

Jusuf Kalla alias JK menjadi saksi meringankan dalam sidang eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan. Ketahui pula soal saksi memberatkan dar KUHAP?

Baca Selengkapnya

3 Poin Kesaksian Jusuf Kalla Saat Jadi Saksi Meringankan Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan

21 jam lalu

3 Poin Kesaksian Jusuf Kalla Saat Jadi Saksi Meringankan Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan

Jusuf Kalla atau JK menjadi saksi meringankan dalam sidang eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan. Ini tiga poin pembelaannya.

Baca Selengkapnya

Jusuf Kalla Jadi Saksi Meringankan dalam Kasus Eks Dirut Pertamina, Begini Aturan Hukumnya

21 jam lalu

Jusuf Kalla Jadi Saksi Meringankan dalam Kasus Eks Dirut Pertamina, Begini Aturan Hukumnya

Jusuf Kalla alias JK menjadi saksi meringankan dalam sidang kasus dugaan korupsi terdakwa Eks Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan.

Baca Selengkapnya

Karen Agustiawan Didakwa Korupsi Pengadaan LNG, Jusuf Kalla Ungkap Faktor yang Bikin Pertamina Merugi

1 hari lalu

Karen Agustiawan Didakwa Korupsi Pengadaan LNG, Jusuf Kalla Ungkap Faktor yang Bikin Pertamina Merugi

Jusuf Kalla mengatakan bila direktur perusahaan harus dihukum karena merugi, maka seluruh BUMN Karya harus dihukum.

Baca Selengkapnya

Bersaksi di Pengadilan Tipikor, Jusuf Kalla Bingung Karen Agustiawan Bisa Jadi Terdakwa Korupsi Pengadaan LNG

1 hari lalu

Bersaksi di Pengadilan Tipikor, Jusuf Kalla Bingung Karen Agustiawan Bisa Jadi Terdakwa Korupsi Pengadaan LNG

Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla mengatakan Karen Agustiawan sebagai Dirut Pertamina menjalankan perintah presiden.

Baca Selengkapnya

Jusuf Kalla Hadir di PN Tipikor, Bersaksi untuk Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan

2 hari lalu

Jusuf Kalla Hadir di PN Tipikor, Bersaksi untuk Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan

Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla alias JK hadir sebagai saksi dalam sidang kasus dugaan korupsi di Pertamina

Baca Selengkapnya

82 Tahun Jusuf Kalla, Salah Satu Ikon Pengusaha Menjadi Politisi

2 hari lalu

82 Tahun Jusuf Kalla, Salah Satu Ikon Pengusaha Menjadi Politisi

Jusuf Kalla dikenal sebagai pengusaha keturunan Bugis yang memiliki bendera usaha Kalla Group, sebelum menjadi politisi, dua kali sebagai wapres.

Baca Selengkapnya

JK Jadi Saksi Meringankan Karen Agustiawan di Sidang Korupsi LNG Pertamina Hari Ini

2 hari lalu

JK Jadi Saksi Meringankan Karen Agustiawan di Sidang Korupsi LNG Pertamina Hari Ini

Jusuf Kalla alias JK akan bersaksi dalam sidang dugaan korupsi pengadaan gas alam cair (LNG) dengan terdakwa eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan

Baca Selengkapnya

82 Tahun Jusuf Kalla, Melihat Kembali Jejak Politik JK Wakil Presiden di 2 Pemerintahan

2 hari lalu

82 Tahun Jusuf Kalla, Melihat Kembali Jejak Politik JK Wakil Presiden di 2 Pemerintahan

Rabu, 15 Mei 2024, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia Jusuf Kalla genap berusia 82 tahun. Ini perjalanan politik JK.

Baca Selengkapnya

Jusuf Kalla Akan Hadir sebagai Saksi Meringankan di Sidang Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan

2 hari lalu

Jusuf Kalla Akan Hadir sebagai Saksi Meringankan di Sidang Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan

Jusuf Kalla akan hadir sebagai saksi meringankan dalam sidang dugaan korupsi pengadaan LNG dengan terdakwa Karen Agustiawan.

Baca Selengkapnya