KPK Periksa Pejabat Riau Terkait Korupsi APBD  

Reporter

Rabu, 25 Maret 2015 13:18 WIB

Penyidik KPK mengamankan sejumlah dokumen dari ruang kerja Gubernur Riau Annas Maamun, di Pekanbaru, Riau, 6 Oktober 2014. TEMPO/Riyan Nofitra

TEMPO.CO, Pekanbaru - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa tiga pejabat Pemerintah Provinsi Riau. Pemeriksaan ini terkait dengan dugaan suap dalam proses pengajuan dan pembahasan Rancangan APBD Perubahan 2014 dan 2015. ”Ketiganya pegawai negeri sipil Provinsi Riau,” ujar Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK Priharsa Nugraha melalui pesan pendek, Rabu, 25 Maret 2015.

Ketiga pejabat itu yakni Asisten II Pemerintah Provinsi Riau Wan Amir Firdaus serta dua pegawai negeri sipil lain, yaitu Eka Putra dan Suwarno. Mereka diperiksa sebagai saksi atas tersangka bekas Gubernur Riau, Annas Maamun, dan mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Riau, Ahmad Kirjuhari.

Menurut pantauan Tempo, pemeriksaan tersebut berlangsung tertutup di ruang Visualisasi Tugas Kepolisian Sekolah Polisi Negara Pekanbaru. Ketiganya memasuki ruang penyidikan sekitar pukul 09.00. Hingga kini pemeriksaan masih berlanjut.

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan Annas, yang saat ini juga tersandung kasus kehutanan di KPK, sebagai pemberi suap. Adapun Ahmad Kirjuhari, bekas anggota DPRD Riau dari Fraksi Partai Amanat Nasional, disangka sebagai penerima suap senilai Rp 3 miliar.

RIYAN NOFITRA

Berita terkait

Teknologi Modifikasi Cuaca di Riau Buahkan Hasil, Tambah Curah Hujan

21 Agustus 2023

Teknologi Modifikasi Cuaca di Riau Buahkan Hasil, Tambah Curah Hujan

KLHK melaporkan kegiatan teknologi modifikasi cuaca untuk mengendalikan kebakaran hutan dan lahan telah membuahkan hasil pada area penyemaian awan d

Baca Selengkapnya

Pertamina Alihkan PI 10 Persen Blok Rokan dan Blok Kampar ke Pemerintah Provinsi Riau

28 Juni 2023

Pertamina Alihkan PI 10 Persen Blok Rokan dan Blok Kampar ke Pemerintah Provinsi Riau

PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) dan PT Pertamina Hulu Energi (PHE) Kampar telah menandatangani Perjanjian Pengalihan dan Pengelolaan 10 Persen PI alias Participating Interest dari Wilayah Kerja (WK) atau dikenal Blok Rokan dan Blok Kampar untuk Provinsi Riau.

Baca Selengkapnya

Pempov Riau Fokus Cetak Atlet Cabor Atletik

22 November 2022

Pempov Riau Fokus Cetak Atlet Cabor Atletik

Sesuai arahan Menpora, pemda sebaiknya mengembangkan cabor yang meraih banyak medali.

Baca Selengkapnya

Gubernur Riau Apresisasi Kesuksesan Porprov X Riau 2022

22 November 2022

Gubernur Riau Apresisasi Kesuksesan Porprov X Riau 2022

Kabupaten Bengkalis berhasil menjadi juara umum, dibuntuti Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Pekanbaru.

Baca Selengkapnya

Eks Gubernur Riau Rusli Zainal Bebas dari Lapas Pekanbaru setelah 10 Tahun Penjara, Masih Wajib Lapor

22 Juli 2022

Eks Gubernur Riau Rusli Zainal Bebas dari Lapas Pekanbaru setelah 10 Tahun Penjara, Masih Wajib Lapor

Eks Gubernur Riau, Rusli Zainal telah menyelesaikan masa hukuman tahanannya di Lapas Kelas II A Pekanbaru, Kamis, 21 Juli 2022. Masih ingat kasusnya?

Baca Selengkapnya

KPCPEN Dukung PTM Terbatas dan Vaksinasi di Provinsi Riau

22 November 2021

KPCPEN Dukung PTM Terbatas dan Vaksinasi di Provinsi Riau

Dinas Pendidikan Provinsi Riau mengusulkan pembelajaran tatap muka terbatas dengan kuota 50 persen satu kelas, menjadi 75 persen.

Baca Selengkapnya

Pesona Kampung Patin Wisata Terbaik di Riau

13 September 2021

Pesona Kampung Patin Wisata Terbaik di Riau

Saat ini Desa Wisata Koto Masjid menjelma sebagai sentra perikanan yang mampu menghasilkan panen ikan patin 15 ton per hari.

Baca Selengkapnya

30 Persen Warga Riau Belum Terdaftar BPJS Kesehatan

29 Agustus 2018

30 Persen Warga Riau Belum Terdaftar BPJS Kesehatan

Sekitar 30 persen penduduk di Provinsi Riau belum terdaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional oleh BPJS Kesehatan.

Baca Selengkapnya

Riau Usulkan Peremajaan 1.500 Hektare Kebun Kelapa Sawit

21 Agustus 2018

Riau Usulkan Peremajaan 1.500 Hektare Kebun Kelapa Sawit

Pemerintah Provinsi Riau telah menerima usulan peremajaan (replanting) perkebunan kelapa sawit rakyat seluas 1.500 hektare.

Baca Selengkapnya

Pertamina Alihkan 10 Persen Hak Kelola Blok Siak ke BUMD Riau

8 Agustus 2018

Pertamina Alihkan 10 Persen Hak Kelola Blok Siak ke BUMD Riau

Pertamina Hulu Energi mengalihkan 10 persen hak pengelolaannya di Blok Siak ke BUMD Provinsi Riau yakni PT Riau Petroleum Siak.

Baca Selengkapnya