Nasehat JK buat Ahok: Boleh Keras Tapi Jangan Kasar  

Reporter

Selasa, 24 Maret 2015 07:16 WIB

Wakil Presiden Jusuf Kalla. REUTERS/Beawiharta

TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menghadap Wakil Presiden Jusuf Kalla di kantornya, Senin malam 23 Maret 2015. JK, kata Ahok, menasehati bekas wakil Joko Widodo saat memimpin Jakarta itu agar lebih santun dalam berkomunikasi dengan DPRD DKI.

"Tegas dan keras boleh, tapi jangan kasar," kata Ahok menirukan JK saat pertemuan di kantor Wakil Presiden, Senin 23 Maret 2015.

Mendapatkan nasehat JK, Ahok mengucapkan berterima kasih. Saat ini, kata Ahok, JK bukan wakil presiden, melainkan Presiden hari ini. Ahok mengaku akan memperbaiki pola komunikasinya tersebut. "Saya tidak akan kasar menyampaikan kata-kata," kata dia.

Jusuf Kalla mengundang Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Gubernur Ahok, dan pimpinan DPRD. JK memediasi DPRD dan Ahok dalam rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2015.

"Tadi pagi JK telpon. Beliau bertanya kok situasi kayak begini," kata Ahok.

JK, kata Ahok, bertanya apa sebenarnya masalahnya. Ahok melanjutkan, JK selalu percaya tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Ahok lalu bercerita saat ditelepon. Rupanya, semua cerita tak bisa dibicarakan lewat telepon. Itu sebabnya JK meminta Ahok datang Senin sore. "Rupanya JK juga mengundang Mendagri Tjahjo dan DPRD," Ahok berujar.

Ahok datang pukul 15.00 WIB, sesaat setelah Tjahjo datang. Sejam kemudian, Ahok pulang. Lalu pimpinan DPRD--Prasetyo Edi Marsudi, Mohamad Taufik, Abraham Lunggana, Triwisaksana, dan Ferrial Sofyan--datang.

MUHAMMAD MUHYIDDIN

Berita terkait

Penjelasan KPU soal Caleg Terpilih Pemilu 2024 Tak Wajib Mundur Jika Maju Pilkada

8 jam lalu

Penjelasan KPU soal Caleg Terpilih Pemilu 2024 Tak Wajib Mundur Jika Maju Pilkada

Ketua KPU Hasyim Asy'ari menjelaskan mengenai caleg terpilih Pemilu 2024 yang ingin ikut Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Jusuf Kalla Nasehati Agar Hamas dan Fatah Bersatu, Ini Profil 2 Kekuatan di Palestina

17 jam lalu

Jusuf Kalla Nasehati Agar Hamas dan Fatah Bersatu, Ini Profil 2 Kekuatan di Palestina

Ketua Umum PMI Jusuf Kalla (JK) meminta kelompok Palestina Hamas untuk bersatu dengan Fatah, partai politik dalam PLO. Ini profil kedua kelompok itu.

Baca Selengkapnya

KPU: Anggota DPR, DPRD dan DPD Terpilih Harus Mundur Jika Maju Pilkada 2024

1 hari lalu

KPU: Anggota DPR, DPRD dan DPD Terpilih Harus Mundur Jika Maju Pilkada 2024

KPU menjelaskan mengenai ketentuan anggota dewan yang ingin ikut pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Top 3 Dunia: Jusuf Kalla Bertemu Hamas Hingga AS-Israel Diduga Langgar Hukum Internasional

2 hari lalu

Top 3 Dunia: Jusuf Kalla Bertemu Hamas Hingga AS-Israel Diduga Langgar Hukum Internasional

Berita Top 3 Dunia pada Selasa 7 Mei 2024 diawali oleh kabar Ketua Umum PMI Jusuf Kalla meminta kelompok Palestina Hamas untuk bersatu dengan Fatah

Baca Selengkapnya

Bertemu di Malaysia, Jusuf Kalla Minta Hamas Bersatu dengan Fatah

3 hari lalu

Bertemu di Malaysia, Jusuf Kalla Minta Hamas Bersatu dengan Fatah

Ketua PMI Jusuf Kalla meminta Hamas untuk bersatu dengan Fatah ketika bertemu perwakilan kelompok tersebut di Kuala Lumpur.

Baca Selengkapnya

Hamas Minta Bantuan Jusuf Kalla untuk Mediasi dengan Israel

4 hari lalu

Hamas Minta Bantuan Jusuf Kalla untuk Mediasi dengan Israel

Hamas meminta bantuan dari Jusuf Kalla agar menjadi mediator guna mengakhiri perang dengan Israel.

Baca Selengkapnya

Hadiri Penetapan Caleg Terpilih di Solo, Gibran Berharap Bisa Merangkul Semua Kekuatan Politik

8 hari lalu

Hadiri Penetapan Caleg Terpilih di Solo, Gibran Berharap Bisa Merangkul Semua Kekuatan Politik

Gibran berharap Pemerintah Kota Solo dapat menjalin kerja sama yang baik dengan seluruh anggota DPRD.

Baca Selengkapnya

Pembatasan Kendaraan di UU DKJ, DPRD DKI: Sesuatu yang Harus Dikaji Lagi

11 hari lalu

Pembatasan Kendaraan di UU DKJ, DPRD DKI: Sesuatu yang Harus Dikaji Lagi

Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta mendesak untuk melakukan kajian yang matang sebelum menerapkan kebijakan pembatasan kendaraan pribadi sesuai UU DKJ.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

14 hari lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.

Baca Selengkapnya

Jusuf Kalla Sebut Akar Konflik di Papua karena Salah Paham

15 hari lalu

Jusuf Kalla Sebut Akar Konflik di Papua karena Salah Paham

Menurut Jusuf Kalla, pandangan masyarakat Papua seakan-akan Indonesia merampok Papua, mengambil kekayaan alamnya.

Baca Selengkapnya