TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Luar Negeri akan ikut mengelola Gedung Merdeka di Bandung. Gedung bersejarah ini akan menjadi lokasi penyelenggaraan Konfrensi Asia Afrika pertama bersama Majelis Permusyawaratan Rakyat dan pemerintah Jawa Barat.

"Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 37/1975 disebut bahwa gedung itu Aset MPR yang dikerjasamakan dengan pemerintah provinsi, sekarang ada kepentingan sejarah (Konfrensi Asia Afrika) maka Kementerian Luar Negeri harus sebagai pihak yang terlibat," kata Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar di Bandung, Senin, 23 Maret 2015.

Deddy mengatakan, nota kesepahaman tiga pihak itu sedang dibahas dengan rinci dan ditargetkan rampung pada pekan ini. "Ini tidak mengubah status aset sebagai milik MPR," kata dia. "Selanjutnya bagaimana pengembangan, fungsi, tugas dan keewajiban masing-masing pihak bisa lebih jelas lagi."

Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri Yohanes Kristiarto Soeryo Legowo mengatakan, Peraturan Presiden Nomor 37/1975 mencantumkan Gedung Merdeka merupakan aset MPR, sementara pemerintah provinsi disebut sebagai penanggungjawab pemeliharaan gedung tersebut. "Kemudian kami mencatat MoU tahun 2011 antara Kementerian Luar Negeri dan MPR, dimana Kementerian diberi kesempatan melakukan pengelolaan bagian museum," kata dia di Bandung, Senin, 23 Maret 2015.

Yohanes mengatakan, nantinya Naskah Kesepahaman atau MoU antara MPR, pemerintah Jawa Barat, dan Kementerian Luar Negeri mengukuhkan lagi posisi pembagian tugas masing-masing. "Kementerian Luar Negeri sebagai penanggung jawab substansi pengisian museum," kata dia.

Yohanes enggan merinci rencana kementeriannya soal pengembangan Museum Konfrensi Asia Afrika di Gedung Merdeka itu. Dia beralasan, masih ada pembahasan rinci yang belum tuntas. "Mudah-mudahan MoU ini bisa menjadi dasar lebih kuat," kata dia. "Jangan sampai evennya dunia, tapi museumnya hanya sebesar itu."

Menurut Yohanes, semua rencana pengembangan pemanfaatan Gedung Merdeka itu akan dijelaskan rinci saat Naskah Kesepahaman sudah rampung diteken. "Setelah MoU, kami akan membuka semua rencananya," kata dia.

Sebelumnya, Kementerian Luar Negeri juga sudah menyiapkan proposal pengembangan Museum Asia-Afrika di Gedung Merdeka Bandung yang saat ini masih dibahas bersama MPR, dan pemeirntah provinsi Jawa Barat. Yohanes mengatakan, Gedung Merdeka di Bandung itu kendati milik MPR tapi dikelola bersama kementeriannya dan pemerintah provinsi.

Yohanes mengatakan, untuk membahas perluasan itu, kementeriannya mengajak Sekretariat MPR dan pemerintah Jawa Barat merevisi naskah kesepahaman yang ada soal pengelolaan Gedung Merdeka, di Bandung. "Berdasarkan Keputusan Presiden, gedung itu milik MPR, pemeliharannya oleh pemda Jabar, dan pengelolaan museum oleh Kementerian Luar Negeri , membuat kita serba kikuk," kata dia.

Deddy Mizwar mengatakan, pemerintah provinsi juga mengusulkan untuk merevitalisasi museum Konfrensi Asia-Afrika yang ada saat ini di Gedung Merdeka. Dia menyayangkan museum itu belum digarap maksimal kendati sering menjadi sasaran kunjungan siswa sekolah. "Kalau perlu seluruh gedung jadi museum, sekarang ini kan museum-museuman. Gak dapat apa-apa kita ke sana," kata dia.

AHMAD FIKRI