TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugihartatmo menyatakan kementeriannya masih kesulitan merealisasi program revolusi mental. Kementerian masih merumuskan bentuk kegiatan yang pas untuk mewujudkan kebijakan tersebut. “Kami perlu hati-hati menyusun strategi yang bisa disepakati semua pihak,” ujar dia kepada Tempo, akhir pekan lalu.

Menurut Sugihartatmo, kegiatan yang sedang dirancang bertujuan mengubah perilaku dan mentalitas masyarakat. Namun Kementerian pun belum menetapkan fokus program. Alasannya, masih ada pertentangan pendapat tentang nilai-nilai dasar yang bakal menjadi bahan kampanye utama. Sugihartatmo mengatakan Kementerian baru sepakat menyiapkan gerakan bersama bernama Revolusi Mental.

Revolusi Mental merupakan jargon pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla sewaktu kampanye pemilihan presiden. Setelah terpilih, keduanya berniat mewujudkannya. Dana program sudah dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2015 sebesar Rp 149 miliar.

Dana yang tersedia akan dipakai Kementerian yang dipimpin oleh Puan Maharani itu untuk memfasilitasi koordinasi program dan sosialisasi berupa kampanye. “Untuk perumusan kebijakan dan kampanye, dibutuhkan sekitar Rp 130 miliar dan sisanya untuk pengembangan dan evaluasi,” ujar Sugihartatmo.

Belum jelasnya bentuk program yang bakal dilaksanakan membingungkan sejumlah kementerian. Ketua Tim Ahli Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indra J. Piliang khawatir program Revolusi Mental yang disiapkan Menteri Puan bertabrakan dengan program serupa yang sudah disiapkan kementeriannya.

Indra meminta kementerian koordinator segera menjabarkan rencana program supaya bisa dilaksanakan di setiap kementerian. “Jangan biarkan kami bingung,” ujar Indra. Dia berharap program Revolusi Mental yang disusun Puan memprioritaskan perubahan sikap mental di kalangan pegawai negeri.

IRA GUSLINA SUFA