Tokoh senior Partai Golkar Akbar Tanjung, memberikan keterangan kepada awak media, di Kantor Akbar Tanjung Institute, Jakarta, 14 Januari 2015. Politisi senior bersama anggota Dewan Pertimbangan DPP Partai Golkar mendesak dualisme kepemimpinan mengakhiri konflik dengan melakukan islah dengan pelaksanaan Munas bersama sebagai momentum proses regenerasi Golkar. TEMPO/Imam Sukamto
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tandjung mengatakan solusi komprehensif dan relatif singkat yang dapat ditempuh Partai Golkar adalah mengelar musyawarah nasional untuk islah atau rekonsiliasi. Musyawarah yang dilaksanakan di antara dua munas itu dapat dikategorikan munas luar biasa (munaslub).
"Harus ada kesepakatan dari kedua pihak untuk menyelesaikan masalah ini melalui munaslub," kata Akbar ketika dihubungi Tempo, Rabu, 11 Maret 2015.
Menurut Akbar, munaslub harus segera dilakukan karena Golkar berkepentingan mengikuti pemilihan umum kepala daerah. Persiapan untuk pilkada, ujar Akbar, setidaknya harus dilakukan mulai April mendatang.
Dualisme kepemimpinan Golkar bermula dari penolakan Agung atas hasil musyawarah nasional di Bali, Desember lalu. Agung memecat Aburizal dan menggelar munas tandingan di Ancol. Setelah melalui berbagai proses, Menteri Hukum dan HAM akhirnya mengesahkan kepemimpinan Agung kemarin. Kubu Aburizal melakukan upaya hukum untuk membatalkan pengesahan itu.
Akbar mengimbau kubu Agung Laksono dan Aburizal Bakrie untuk menempatkan kepentingan partai di atas segalanya. "Kalau menunggu proses yang saat ini dijalankan, saya khawatir partai tidak sempat berkonsolidasi untuk pilkada."
Agar munaslub dapat terlaksana, Akbar menyarankan usulan penyelenggaraan musyawarah diajukan oleh kader di Dewan Pimpinan Daerah Tingkat I dan II. Sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai, munaslub dapat digelar bila ada tuntutan dari kader.
