TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani mengakui adanya keterbatasan dana untuk riset. Menurut dia, tantangan klasik yang menerpa lembaga penelitian di Indonesia adalah alokasi pagu anggaran tak sebesar di luar negeri.

"Kita harus dorong agar belanja kegiatan riset dan teknologi lebih besar lagi," kata Puan di kantor LIPI di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Rabu, 11 Maret 2015.

Dalam catatan pemerintah, dukungan dana riset selama ini masih didominasi pemerintah. Jumlahnya adalah 81,1 persen. Sedangkan swasta menyumbang dana untuk penelitian sebesar 14,3 persen, dan perguruan tinggi sebesar 4,6 persen.

Keseluruhan anggaran riset Indonesia, kata Puan, hanya berkisar 0,08 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau produk domestik bruto (PDB). Padahal, ujar Puan, UNESCO merekomendasikan rasio anggaran yang memadai untuk riset adalah 2 persen dari PDB.

"Dana kita tergolong rendah dibanding Tiongkok dan India," kata Puan. Kedua negara itu menganggarkan dana riset sebesar 1,9 persen dan 1,2 pesen dari APBN mereka.

Menurut Puan, kini saatnya pemerintah mendorong swasta untuk berpartisipasi dalam riset. Puan meminta agar semua dana riset tak hanya dibebankan kepada pemerintah dan rakyat. "Karena gotong-royong adalah modal utama bangsa ini," ujarnya.

MUHAMMAD MUHYIDDIN