Studi Banding DPR ke Cina Soal Guru Bantu Salah Alamat
Reporter
Editor
Jumat, 5 Agustus 2005 04:24 WIB
TEMPO Interaktif, Jakarta:Studi banding yang diusulkan Komisi IX DPR ke Cina dan Thailand untuk memperjuangkan tunjangan guru bantu dan swasta, menurut pengamat pendidikan dari Indonesia Corruption Watch (ICW), salah alamat. "Seharusnya itu kewenangan pemerintah. Khususnya Departemen Pendidikan Nasional yang menggaji para guru. Bukan DPR,"katanya.Lodi tak setuju adanya studi banding ke luar negeri. Menurutnya. jika DPR merasa prihatin akan nasib para guru bantu dan swasta, maka perjuangkan nasib mereka dengan mengusulkan penghilangan status tersebut. "Sehingga statusnya menjadi guru saja. Bukan dengan melanggengkannya,"katanya.Bahkan jika studi banding ini untuk masukan Rancangan undang-undang (RUU) Guru dan Dosen, draft terakhir RUU itu tidak membahas masalah guru bantu, honor atau swasta.Ami Afriatni
Pembangunan sumber daya manusia menjadi prioritas Wali Kota Gorontalo Marten Taha. Program serba gratis sejak lahir hingga meninggal, dari sekolah sampai kesehatan.
