TEMPO.CO , GOWA:- Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo memastikan akan melibatkan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam setiap seleksi Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Langkah ini diambil sebagai upaya untuk mewujudkan proses seleksi praja yang transparan dan tanpa kekerasan. "Kami mencita-citakan seleksi di IPDN ke depan mesti terbuka dan tidak ada tindak kekerasan," katanya, usai memberikan kuliah umum di kampus IPDN Sulawesi Selatan di Gowa, Kamis 5 Maret 2015.

Tjahjo berharap seleksi praja IPDN tidak lagi identik dengan praktik kolusi dan nepotisme. Selain itu, praktik kekerasan yang selama ini banyak dilakukan oleh praja senior IPDN tidak lagi ditemukan. "Pelibatan KPK dan Komnas HAM ini penting untuk mewujudkan aparatur sipil negara yang mumpuni nantinya. Apalagi, kekerasan itu sudah jadi cerita lama," jelasnya.

Mantan Sekretaris Jenderal PDIP itu juga mengaku siap memberikan sanksi tegas bagi pihak yang kedapatan melakukan kolusi, nepotisme dan kekerasan dalam proses seleksi nanti. Bahkan, sanksi dikenakan hingga ke tingkat direktur. "Kami mau proses seleksi nanti sudah sama dengan seleksi Akademi Militer dan Akademi Kepolisian. Karena IPDN juga institusi yang mencetak aparatur negara," terang Tjahjo.

Gubernur Sulawesi Selatan, Syahrul Yasin Limpo mengatakan, praja IPDN ke depan mesti memiliki kemampuan mengelola dan mengorganisir struktur pemerintahan dengan baik. "Daerah yang baik hanya bisa terwujud jika didukung pemerintahan yang baik pula," katanya.

Rektor IPDN Sulawesi Selatan, Dahyar Daraba mengatakan, IPDN di Sulsel terus mengalami perkembangan setiap tahunnya. Saat ini, pihaknya telah membina sebanyak 351 praja baik tingkatan nindya maupun madya."Tahun ini, kami berencana akan memperketat seleksi," kata dia.

AWANG DARMAWAN