Terdakwa kasus dugaan suap sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Palembang di Mahkamah Konstitusi (MK), Muhtar Ependy menjalani sidang lanjutan beragendakan mendengar keterangan saksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta Selatan, Kamis, 8 Januari 2015. Sidang tersebut menghadirkan dua orang saksi yang merupakan Karyawan pada perusahaan terdakwa yaitu Heriyadi dan Mulyana. TEMPO/Dhemas Reviyanto
TEMPO.CO, Jakarta - Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menjatuhkan hukuman pidana lima tahun penjara pada Direktur PT Promix, Muhtar Ependy. Terdakwa kasus suap mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar itu juga diminta membayar denda Rp 200 juta subsider tiga bulan kurungan.
Hakim menyatakan Muhtar bersalah untuk dakwaan pertama dan kedua. "Terdakwa secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut," kata Ketua Majelis Hakim Supriyono saat membacakan putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis, 5 Maret 2015.
Pada dakwaan pertama, Muhtar terbukti sengaja mempengaruhi sejumlah orang termasuk Wali Kota nonaktif Palembang Romi Herton dan istrinya Masyitoh untuk memberi keterangan bohong dalam penyidikan maupun persidangan kasus Akil. Romi dan Masyitoh juga telah menjalani persidangan karena menyuap Akil untuk memenangkan kubu mereka di MK.
Muhtar meminta kepada para saksi itu untuk menyatakan tidak mengenal dirinya, tidak pernah bertemu di Bank BPD Kalbar dan tidak pernah mentransfer uang. Padahal, mereka semua mengenal Muhtar dan pernah mentransfer sejumlah duit melalui BPD Kalbar. Duit itu kemudian diteruskan Muhtar pada Akil. "Perbuatan terdakwa itu merintangi penyidikan dan pengadilan dengan sengaja," ujar Supriyono.
Muhtar juga terbukti bersalah dalam dakwaan kedua, yakni melanggar Pasal 22 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor jo Pasal 35 UU pemberantasan tindak pidana korupsi.
Hakim menyatakan Muhtar terbukti pernah bertemu Bupati Empat Lawang Budi Antoni Aljufri serta mendapat transferan uang dari istri Budi, Suzana Budi Antoni. "Berdasarkan keterangan saksi-saksi, Budi Antoni Aljufri pernah bertemu Muhtar Ependy di kantor Muhtar, PT Promix dan rumah makan soto di Senayan," kata Supriyono. "Dengan demikian, penyataan terdakwa bahwa tidak pernah bertemu dengan Budi Antoni adalah tidak benar."
Muhtar menjalankan PT Promix yang bergerak di bidang percetakan alat bantu kampanye. Dia sering berkeliling ke berbagai daerah untuk menawarkan jasanya pada para calon kepala daerah. Tak hanya menawarkan jasa cetak alat kampanye, Muhtar ternyata juga menawarkan jasa untuk memuluskan jalan para calon kepala daerah yang bersengketa di tingkat MK.
Vonis pidana 5 tahun itu lebih rendah dari keinginan jaksa yang menuntut agar Muhtar dijatuhi hukuman tujuh tahun penjara. Hakim menyatakan hal yang meringankan hukuman Muhtar adalah dia bersikap sopan selama peradilan, belum pernah dihukum, dan memiliki tanggungan keluarga.
Atas putusan hakim, Muhtar menyatakan akan mengajukan banding. "Saya pasti akan lanjutkan," kata dia ketika ditemui usai persidangan. Muhtar menyatakan dirinya bukanlah pejabat negara. Perbuatannya pun tidak merugikan keuangan negara. "Budi Gunawan saja bisa bebas masa saya yang pengusaha tidak," ujar Muhtar santai.
