TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan Komisi Pemberantasan Korupsi tak akan berakhir meski didera permasalahan kriminalisasi terhadap pimpinan dan penyidik serta demonstrasi ratusan pegawai. Menurut dia, permasalahan yang menimpa pimpinan dan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi hanyalah problem perorangan.
"Oh, enggak," ujar Kalla di Istana Wakil Presiden, Selasa, 3 Maret 2015. Kalla menjawab soal kemungkinan berakhirnya keberadaan KPK setelah menghadapi persoalan sejak Januari lalu. "Hanya, lalu ada yang memasukkan emosi politik ke dalam."
Kalla membantah anggapan bahwa demonstrasi yang dilakukan pegawai Komisi dan kriminalisasi terhadap pimpinan membuat komisi antirasuah itu tamat. Dia meminta semua pihak, termasuk ratusan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi yang berunjuk rasa hari ini, menghormati proses hukum.
Menurut dia, pelimpahan kasus Komisaris Jenderal Budi Gunawan sesuai dengan hasil Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. "Ya, kita harus mengoreksi diri juga," kata Kalla.
Sekitar 500 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi berunjuk rasa di depan gedung Komisi, Selasa pagi ini. Mereka menolak sikap pimpinan KPK mengenai pelimpahan pengusutan kasus dugaan rekening gendut Komisaris Jenderal Budi Gunawan ke Kejaksaan Agung. Para pegawai itu terdiri atas penyidik, penyelidik, serta staf KPK.
"Pernyataan sikap kami sudah jelas, menolak keputusan pimpinan KPK," kata Nanang Syam, pegawai KPK yang jadi orator aksi.
Unjuk rasa para pegawai KPK ini dimulai sekitar pukul 09.00. Mereka secara bergantian berorasi. Pelaksana tugas Ketua KPK Taufiequrrahman Ruqi dan Wakil Ketua Indriyanto Seno Adji ikut hadir di tengah para pengunjuk rasa.
MUHAMMAD MUHYIDDIN | RUSMAN PARAQBUEQ
Berita terkait
Koalisi Masyarakat Sipil Sodorkan 20 Nama Calon Pansel KPK ke Jokowi, Siapa Saja?
1 jam lalu
Siapa saja calon pansel KPK yang disodorkan ke Jokowi?
Baca SelengkapnyaPenyidikan Kasus Korupsi PT Taspen, KPK Periksa Rina Lauwy Mantan Istri Dirut
1 jam lalu
Mantan istri Dirut PT Taspen itu pernah diperiksa KPK sebagai saksi kasus korupsi PT Taspen pada 1 September 2022.
Baca SelengkapnyaAlasan Koalisi Usulkan 20 Nama Pansel KPK di Luar 11 Nama yang Beredar
1 jam lalu
Usulan calon pansel KPK itu berasal dari pelbagai unsur, mulai dari akademisi, praktisi, hingga pegiat antikorupsi.
Baca SelengkapnyaAnggap Putusan Sela PTUN Tak Tepat, ICW Minta Dewas KPK Hukum Nurul Ghufron Mengajukan Pengunduran Diri
4 jam lalu
ICW meminta Dewas KPK menjatuhkan hukuman kepada Nurul Ghufron berupa, "diminta untuk mengajukan pengunduran diri sebagai pimpinan.
Baca SelengkapnyaJelang Vonis Etik Nurul Ghufron, Dewas KPK Diminta Tak Takut Meski Dilaporkan ke Bareskrim
6 jam lalu
IM57+ Institute meminta Dewan Pengawas KPK tidak takut dalam menjatuhkan vonis etik terhadap Nurul Ghufron
Baca SelengkapnyaPesan Eks Penyidik ke Nurul Ghufron untuk Tidak Bikin Gaduh KPK: Kalau Tidak Salah, Ikuti Saja Prosesnya
7 jam lalu
Yudi mengatakan jika pun merasa benar, seharusnya Nurul Ghufron mengikuti rangkaian pemeriksaan dugaan pelanggaran etik di Dewas KPK.
Baca SelengkapnyaSYL Peras Anak Buah Bayar Durian Musang King, Beri Bantuan Kiai di Karawang, hingga Bayar Servis Mobil Mercy
7 jam lalu
Tidak hanya itu, ia membenarkan bahwa pernah mengeluarkan Rp 46 juta untuk Durian Musang King untuk SYL saat ditanyai oleh jaksa KPK.
Baca SelengkapnyaLHKPN Janggal Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta, KPK: Indikasi Tindak Pidana Korupsi Belum Bisa Disimpulkan
9 jam lalu
Jubir KPK mengatakan tim LHKPN telah mengkonfirmasi soal kepemilikan harta Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendy Hutahaean.
Baca SelengkapnyaDuduk Perkara Dugaan Rekening Gendut Rp 60 Miliar Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta dan Perseteruan dengan Bekas Dirut PT Mitra Cipta Agro
9 jam lalu
Perseteruan eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendi Hutahaean dan eks Direktur Utama PT Mitra Cipta Agro Wijanto Tirtasana kian memanas.
Baca SelengkapnyaNurul Ghufron Minta Dewas KPK Ikuti Putusan Sela PTUN Tunda Sidang Putusan Etik
9 jam lalu
Wakil KPK Nurul Ghufron meminta Dewas menunda sidang pembacaan putusan sidang etik atas penyalahgunaan kekuasaan.
Baca Selengkapnya